Gugat UU Migas di MK, Hasyim Muzadi Ingin Negara Bisa Atur Harga Migas
KH Hasyim Muzadi
Kami harus mulai dari akarnya, bagaimana mengelola minyak kita sendiri dengan pihak asing harus dalam kendali Indonesia. Lama-kelamaan kita akan mengontrol harga minyak itu sendiri sambil memperluas zona-zona pengeboran dan mencari sumber-sumber lain. Dengan demikian bangsa ini akan keluar dari malapetaka yang dihasilkan dari kenaikan harga minyak itu sendiri,"

Jakarta, Seruu.com - Mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi menyatakan, pengelolaan minyak dan gas oleh pihak asing dan internasional harus dikendalikan oleh negara hingga Indonesia akan mengontrol harga migas itu.

"Kami harus mulai dari akarnya, bagaimana mengelola minyak kita sendiri dengan pihak asing harus dalam kendali Indonesia. Lama-kelamaan kita akan mengontrol harga minyak itu sendiri sambil memperluas zona-zona pengeboran dan mencari sumber-sumber lain. Dengan demikian bangsa ini akan keluar dari malapetaka yang dihasilkan dari kenaikan harga minyak itu sendiri," katanya dalam sidang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi [Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44] di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (19/6/2012).

Seperti diketahui, perkara tersebut diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, Mantan Ketua PBNU Hasyim Musadi dkk pada sidang ke-5 ini menghadirkan saksi ahli Tata Negara Irmanputra Sidin yang diajukan pihak Pemohon.

Hasyim mengatakan, meski saat ini pelaksanaan kontrak Migas itu berada di bawah pengawasan pemerintah, namun masalah pengendaliannya tidak jelas dan itu harus ada dipegang bangsa Indonesia yang secara eksekutif dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.

Ia menambahkan, pengelolaan migas sendiri bukan berarti mengabaikan tata hubungan internasional.  "Karena tidak mungkin sebuah proyek besar hanya dilakukan oleh bangsa sendiri tanpa tenaga ahli, tenaga keuangan, tenaga manajerial yang diperbantukan dari luar negeri," katanya.

Ia mengaku, untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan migas harus menemui sejumlah hambatan dari persoalan legalitas konstitusional UU itu.

Saat ditanyakan seperti proyek Donggi Senoro yang saat ini masih berperkara di Mahkamah Agung (MA) dan putusan KPPU sebelumnya telah terjadi persekongkolan bisnis antara sejumlah pihak, Hasyim Muzadi melihat hal tersebut berhubungan dengan tata laksana setelah persidangan di MK.

Dikatakannya, sebagai pelaksana dari kegiatan projek Donggi-Senoro, seharusnya diambil alih Pemerintah Indonesia. [ant/ms]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU