Dari Permen 7, Salamuddin Daeng Beberkan Bukti SBY Agen Nekolim
Direktur IGJ, Salamuddin Daeng (Foto: Ain/ Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.com - Ada beberapa hal yang membuktikan bahwa SBY agen nekolim menurut Direktur IGJ Salamuddin Daeng, yaitu diantaranya Permen ESDM No 7 tahun 2012 bersifat diskriminatif. Dengan tidak berlaku bagi kontrak karya (KK) mineral dan Kontrak kerja batubara (KKB) yang notabene sebagian besar dimiliki oleh perusahaan besar asing, dikarenakan akan berkonsekuensi pelanggaran terhadap kontrak dan dapat menyebabkan pemerintah digugat di arbitrase internasional.

"Perusahaan besar umumnya telah terikat kontrak penjualan jangka penjang dengan perusahaan di luar negeri, sehingga tidak mungkin dikenai aturan ini. Selain itu, apabila aturan ini dianggap sebagai instrumen pelarangan ekspor oleh negara lain maka dapat digugat melalui WTO. Sehingga dapat dipastikan bahwa aturan ini hanya akan
mengenai perusahaan kecil saja atau perusahaan nasional saja", paparnya kepada Seruu.com, Selasa (19/6/2012).

Selanjutnya, kebijakan ini tidak akan menghambat ekspor ke negara-negara maju yang telah menandatangani Billateral Investment Treaties (BIT) dengan indonesia. Karena jika itu menghambat maka Indonesia dapat digugat oleh ekportir besar karena melanggar BIT, yaitu pelanggaran terhadap prinsip perlindungan investasi, fasilitas dan insentif bagi investasi sebagaimana yang disepkati dalam BIT.

"Yang ketiga kebijakan tersebut dapat dipastikan akan melanggar WTO, karena melarang suatu negara melakukan ekspor. Jika ekspor ke negara maju dihambat melalui bea keluar dan dianggap sebagai pelarangan ekspor maka dapat dipastikan Indonesia akan digugat oleh negara lain, melalui WTO".

Keempat, Daeng berpendapat kebijakan tersebut terindikasi hendak menghancurkan produsen kecil, dan kegiatan eksploitasi tambang hendak disentralisasi penguasaannya pada tambang besar. Karena hanya tambang besar dengan dana besar yang dapat membangun smelter dan industri pengolahan. Sedangkan perusahaan kecil dengan modal kecil akan bangkrut dengan sendirinya dan sebagian besar perusahaan besar dikuasai asing.

Sedangkan terakhir, Ia menganggap  kebijakan ini sama sekali tidak didukung oleh  nfrastuktur dan pembiayaan. Pembangunan smelter membutuhkan pembiayaan yang besar yang tidak akan mampu dipenuhi perusahaan kecil. Selain itu pembangunan smelter memerlukan ketersediaan energi listrik yang besar. Sementara kita tahu bahwa di daerah tambang seperti Kaltim sangat sering menghadapi kelangkaan energi dan listrik.

"Maka dapat disimpulkan pemerintahan SBY yang hendak menghancurkan perusahaan kecil dan mengembalikan supremasi pengeloaan tambang pada perusahaan besar asing, adalah kebijakan Nekolim dan anti rakyat. Semestinya pemerintah rasional, obyektif dan berpihak pada kepentingan nasional dengan mendesak perusahaan besar seperti Newmont, Freeport, membangun smelter dan tidak mengekspor bahan mentah, mengingat sebagian besar produksi mineral emas, tembaga, perak, masih ditangan dua perusahaan besar tersebut", tutupnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU