Komisi IX Siap Tampung Aksi dan Aspirasi Spartan
buruh tambang

Jakarta, Seruu.com - Dengan batalnya disampaikan keluhan buruh tambang akan PHK massal buruh ke ILO Juli 2012 ini, Spartan tak hanya kecewa namun juga mengecam keputusan pemerintah yang mewakilkan beberapa  delegasinya ke Genewa dan menolak membawa isu tersebut karena ketakutan akan tercorengnya citra Indonesia seperti yang disampaikan Juanforti Silalahi Centra Informasi Spartan kemarin kepada Seruu.com, bahwasannya Spartan tidak akan menyerah meski permasalahan ini gagal dibawa ke ILO.

"Beberapa jalur yang akan ditempuh, pertama, kita akan terus dorong DPR utk memperhitungkan dampaknya serta meminta pemerintah meninjau ulang permen ini. Kedua, kita tetap mendorong konsolidasi ditingkat pengusaha, kontraktor dan pekerja agar bersatu sehingga menjadi kekuatan besar sebagai penekan pemerintah", jelasnya kepada Seruu.com siang tadi (19/6/2012).

Menyikapi pernyataan Spartan, Komisi IX menyampaikan kesiapannya menampung aspirasi maupun aksi dari Spartan. Hal tersebut disampaikan Okky Asokawati sebagai anggota ddari Komisi IX dari fraksi PPP saat dijumpai di DPR RI, Rabu (20/6/2012).

"Sebagai wakil rakyat dan buruh adalah mitra kita. Kemenakertrans dalam hal ini siap nggak siap harus siap juga  untuk menampung aspirasi mereka, keluhan mereka tetapi sekali lagi kalau dikaitkan dengan kasus ini kita nggak bisa apa-apa, seumpama ini Peraturan Menaketrans gitu kita bisa aja cabut itu tapi karena ini bukan mitra kita, jadi tidak bisa melakukan apapun", tutur Okky.

Okky mengakui selama ini banyak kekurangan yang cukup memprihatinkan dari pantauannya. Seperti yang dilakukan Komisi IX yang telah menyusun Panja-panja yang ada di komisi IX, seperti panja konsorsium, asuransi TKI, ada panja Jamkesmas. Kemudian membuat rekomendasi untuk eksekutif, namun yang terjadi keputusannya jarang diikuti oleh eksekutif. Begitu juga dalam perumusan RUU bahkan Permen yang jarang sekali mengikutsertakan legislator.

"Menurut saya para legislator atau Panja-panja ini, ataupun perumusan sebuah RUU maupun Permen bisa efektif dilakukan oleh eksekutif ketika ekternal parlemen ini memberikan afforcenya dan juga memberikan pangawalannya. Seberapa kuat mencabut Permen itu ditentukan oleh kekuatan ekstra parlemen, jadi tidak hanya berupa demo-demo ataupun berupa organisasi-organisasi serikat pekerja tapi juga media menurut saya juga cukup kuat untuk mendorong agar eksekusinya bisa dijatuhkan pada eksekutif, karena kan pelaksana pemerintahan kan eksekutif", tandas Okky.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU