Marwan Batubara, KK Harus Ikuti UU Minerba dan Permen 7, dan Pemerintah Harus Tegas, Punya Target dan Sanksi Untuk Renegosiasi KK
Marwan Batubara (Foto:Ain/ Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.com - Executive Director IMA Syahrir AB menyatakan bahwa Salah satu faktor terhambatnya renegosiasi dalam KK adalah UU No 4 th 2009 tentang Minerba yang dipenuhi dengan pasal-pasal kontradiktif sehingga sulit untuk diperbaiki. Salah satu pasal yang Ia maksud adalah pasal 169 (a) vs 169 (b). Namun pernyataan Syahrir ini ditentang tegas oleh pengamat pertambangan, Marwan Batubara.

Marwan menuturkan pasal ini bukan kontradiktif namun berisi ketentuan jelas bahwa dalam waktu satu tahun semua yang ada dalam ketentuan  KK disesuaikan dengan ketentuan yang ada di UU no 4 th 2009. Namun hingga 3 tahun setelah berlakunya UU tersebut tidak ada perubahan apapun dalam upaya renegosiasi KK.

"Itu sudah jelas, disitu kita mengkritik kenapa pemerintah tidak tegas jadi inti  sebenarnya baik Permen maupun UU no  4 sudah begitu jelas mengatur untuk dipatuhi oleh semua, disini kita meminta pemerintah bersikap tegas kemudian kontraktor patuh kepada UU, kalau pemerintah ngotot di Permen tapi tidak di renegosiasi kita juga mengkritik", ucapnya lantang saat ditemui di kantornya Kamis (21/6/2012), sore tadi.

Tak hanya diminta tegas dalam memberlakukan UU bagi semua kontraktor termasuk KK, pemerintah juga diminta tegas untuk segera membuat target waktu. Jadi seandainya para kontraktor tidak juga tunduk kepada aturan UU lebih baik ditutup saja perusahaan tambangnya.

"Kalau tidak diminta komitmen supaya sebelum 17 Agustus 2012 mereka sudah harus ikut dalam ketentuan UU Minerba. Tak hanya ada ketegasan, target waktu, tapi harus ada juga sanksi", tambah Marwan.

Permen ESDM no 7 ini, lanjutnya adalah  turunan dari UU Minerba no 4 th 2009  yang artinya peraturannya saja sudah benar namun disini pemerintah tidak konsisten, tapi jangan sampai karena kontraktor itu lalu permen-nya dicabut. Tapi yang menjadi pilihan mestinya Permen tetap dipertahankan UU juga harus dijalankan.

"Sudah jelas ini harus dijalankan dan pakai sanksi, tidak ada sikap yang ambifalen atau munafik di depan publik bilang mau renegosiasi dalam praktek tidak dijalankan. Faktanya itu pemerintah menyatakan Freeport sudah setuju, Dirut Freeport Roziq B Soetjipto datang dan bilang sudah setuju. Lalu itu difollow up dong harus diselesaikan, ternyata malah head porternya bicara lain pemerintahnya juga diam saja dan tidak mau terbuka".

Kembali Marwan mempertanyakan, sebenarnya ada atau tidak target pemerintah atau progress sejak pertemuan dengan Roziq.

"Nyatanya kan ini tidak ada, ini bukan sekedar urusan Dirjen Minerba ini sudah jadi urusan Presiden. Faktanya untuk urusan Freeport ini sendiri Dubes Amerika ikut turun tangan ngasih statement, bahwa ini akan mengganggu iklim investasi", tutup Marwan.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU