Marwan: Jika Renegosiasi Tidak Berjalan, SBY Tidak Pantas Dipilih Lagi, Bila Perlu Turunkan Tengah Jalan
Marwan Batubara (Foto:Ain/ Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.com - Renegosiasi Kontrak Karya yang tidak tercapai hingga sekarang semakin menyudutkan SBY sebagai pimpinan negara Indonesia yang terlihat tunduk dan tak berkutik terhadap Amerika. Seperti yang disampaikan pengamat pertambangan kepada Seruu.com, Sabtu (23/6/2012).

Tujuan renegosiasi kontrak antara lain: menunaikan amanat konstitusi, menjaga kedaulatan, menjamin penguasaan negara, meningkatkan pengawasan, meningkatkan penerimaan negara untuk kesejahteraan rakyat, meningkatkan peran swasta nasional, membuka peluang partisipasi daerah, menjamin transfer teknologi, meningkatkan nilai tambah.

"Namun telah tejadi pembangkangan Kontraktor (Freeport) terhadap UU Minerba yang tampak jelas dari fakta-fakta yang saya tulis. Mereka menolak renegosiasi atas dasar contract sanctity yaitu pada 8 Juni 2011 Wakil Dubes AS, Ted Osius mengatakan, 'Saya rasa itu (renegosiasi) akan sulit. Begitu Anda menandatangani kontrak dan mau mengevaluasi kontrak, bahkan mau mengubah kontrak, investor langsung menyebutnya ketidakpastian. Itu seperti mengubah aturan main di tengah-tengah permainan. Itu akan memberikan sinyal kurang baik bagi investor', begitu kata Wakil Dubes AS", jelas Marwan.

Marwan melanjutkan, pada 2 Februari 2012 Dubes AS, Scott Marciel juga memberikan pernyataan, “Kami berharap, kesucian kontrak tetap dipertahankan," Menurut Marciel, renegosiasi berpotensi  mengganggu kepastian investasi. Pasalnya, lanjut Marciel, jika nantinya ada perubahan-perubahan aturan, investor yang akan menanamkan investasinya akan kembali berpikir dua kali", lanjut Marwan.

Semua tampak semakin jelas pada 10 Januari 2012 Pemerintah menerbitkan  Keppres No. 3 Thn 2012 tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian KK dan PKP2B. Dan dilanjutkan 16 Februari 2012 Dirut PTFI, Rozik B. Sutjipto dan Jero Wacik sepakat untuk melakukan pembahasan renegosiasi kontrak. Namun hingga saat ini tidak ada kesepakatan yang dicapai.

"Kita ngomong ini biar SBY jelas, tapi tetep saja diam dan tunduk berarti sudah nggak pantas dipilih lagi. Kalau memang perlu turunin tengah jalan, dengan rakyat ke DPR dan ngomong lalu DPR menindak sesuai Pasal 7a dan 7b UUD", tutup Marwan. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU