Spartan Tuntut Ganti Rugi Layaknya Ganti Rugi Korban Lapindo
Juanfortis Silalahi (Foto: Ain/ Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.com - Pelarangan bersyarat terhadap ekspor 65 jenis mineral yang diputuskan dalam Permen ESDM no 7 th 2012 otomatis berdampak PHK pada pekerja tambang. Sebagai asumsi awal, jika tiap jenis mineral dikelola oleh 100 perusahaan maka ada 6.500 perusahaan yg lakukan PHK. Jika tiap perusahaan itu rata2 lakukan PHK 500 pekerja maka lebih dari 3.250.000 pekerja potensial di PHK.

Berdasarkan kalkulasi diatas menurut Spartan, jika rata-rata pesangon pekerja tambang minimal adalah Rp 10.000.000 maka total pesangon yg harus dibayar Rp 32,5 Trilyun. Hal ini disampaikan Juanfortis Silalahi, Central Informasi Spartan dalam berita tertulisnya, Kamis (28/6/2012).

"Siapa harus bayar pesangon pekerja itu? Agar objektif baiknya kita lihat kronologi terjadinya PHK lalu periksa siapa saja korbannya dan siapa penyebabnya. Mulanya adalah Permen 07 yg merubah mineral yg mulanya 'halal' jadi setengah 'haram' atau haram bersyarat", tegas Juan.

Permen 7 menurut pihaknya telah  menciptakan rangkaian korban. Korban pertama adalah perusahaan yg harus memilih berhenti atau mengurangi produksi. Namun apapun pilihan perusahaan pasti tetap terjadi PHK. Dgn demikian maka korban ke 2 adalah pekerja dan korban ke 3 adalah subkontraktor perusahaan tambang. Sedangkan korban ke 4 adalah pekerja dari Subkontraktor tersebut.

"Dalam posisi itu maka perusahaan tambang, subkontraktor serta pekerja, pemilik kamar kost hingga penjual makanan di sekitar Tambang semuanya Korban dari kebijakan ngawur Menteri ESDM", tambahnya.

Dalam perselisihan industrial umumnya PHK terjadi karena keinginan salah satu pihak yaitu perusahaan atau pekerjanya. Namun dalam kasus ini, PHK terjadi bukan karena keinginan perusahaan atau pekerja tapi karena pemerintah merubah aturan main secara sepihak, maka Spartan menyatakan dengan tegas bahwa yg wajib membayar pesangon adalah Pemerintah selaku penyebab terjadinya PHK massal itu.

"Jika pemerintah dapat mengambil alih tanggung jawab ganti rugi Rp 9,4 Trilyun dalam kasus lumpur Lapindo yg 100% disebabkan kesalahan PT Lapindo, maka harusnya pemerintah lebih wajib bertanggung jawab atas PHK pekerja tambang yg terjadi karena peraturan ngawur yg dibuatnya", tandasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU