Permen ESDM no 7 th 2012 Dengan BK 20% Jadikan Indonesia Budak Ekonomi Barat
industri pertambangan

Jakarta, Seruu.com- Kontrak Karya sebagai pengatur Tata Niaga Negara memberi Pemegang IUP tiga Pertama, pembayaran bea ekspor (BK) sebesar 20%. Jika keberatan maka pemegang IUP diberi pilihan kedua yaitu membangun Smelter dengan biaya yang sangat besar, dimulai dengan membangun pembangkit listrik 25 Megawatt (MW) senilai Rp 3 Trilyun lalu membangun pabrik Smelter-nya dengan biaya sampai Rp 3 Trilyun. Hal ini disampaikan dalam berita tertulis TALI GENI (Temu Aktivis Lintas Generasi) yang disampaikan kepada Seruu.com, Sabtu (30/6/2012)

"Itu semua belum biaya yang diakeluarkan di luar beragam biaya perijinan, pembebasan lahan, infra struktur jalan dan lain-lain. Jika pemegang IUP tidak punya modal membangun Smelter maka pilihan ke 3-nya adalah menjual hasil produksi tambang ke pemilik Smelter yaitu perusahaan Pemegang Kontrak Karya. Pd akhirnya pemegang IUP sengaja di giring oleh Permen 07 dan PMK 20% untuk jadikan pemegang Kontrak Karya sebagai pengatur Tata Niaga mineral".

Dalam informasii tertulis juga disampaikan tentang Perseteruan Industri Barat vs Timur yang 10 tahun terakhir produksi Cina, Jepang, India telah menyerbu pasar dunia dengan barang yang jauh lebih murah dari produksi Barat. Industri Barat tidak mungkin batasi arus barang itu dengan Bea Masuk karena bertentangan dengan AFTA dan NAFTA.

Sementara itu langkah Industri barat adalah melobby negara-negara penghasil mineral termasuk Indonesia untuk mengurangi ekspor bahan baku mineralnya ke 3 raksasa industri baru Asia itu.

"Di Indonesia, lobby Barat sangat sukses dengan keluarnya Permen 07 dan Bea Ekspor 20%, tetapi di Philipina dan Thailand lobby Barat kurang berhasil".

Dilihat dari sisi politik tercuat kabar ada kepentingan Politik Pemilu 2014. Dua kepentingan di atas bersinergi dgn kepentingan partai berkuasa yg saat ini sibuk menggalang logistik pemilu 2014. Desain penggalangan ini berjalan lancar karena 2 posisi penting kebijakan pertambangan dipegang oleh partai Demokrat yaitu Jero Wacik sebagai Menteri ESDM dan Sutan Batoegana sebagai ketua Komisi VII DPR RI. Dari 3 fakta yang dibeberkan di atas terbukti industri barat menunggangi pemerintah Indonesia sebagai pion dalam perang ekonominya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU