Pengusaha Tambang Nasional Nyatakan Ada Kesalahan Prosedur dan Hukum Yang Fatal Dalam Kasus Churchill
Poltak Sitanggang, Ketua Umum APEMINDO (foto : Aini/ Seruu.com)
Kalau memang Churchill berniat baik berinvestasi di Indonesia kenapa dia tidak langsung datang ke Indonesia, dan mengajukan lokasi-lokasi mana yang dia inginkan dan dia lakukan eksplorasi yang benar. Bukan kemudian diatur kontraknya, berarti ada sekelompok orang tertentu yang menjadi pemilik IUP sebelumnya yang telah menjual IUP itu kepada Churchill. Ini yang harus diusut karena sebenarnya sudah kesalahan hukum

Jakarta, Seruu.com - Setelah 3 hari lalu pemerintah Indonesia menyatakan  akan melawan gugatan perusahaan tambang asal Inggris Churchill Mining Plc terkait pencabutan izin dan mengingatkan kepada pemerintah daerah agar kasus ini menjadi pelajaran agar berhati-hati dalam mengeluarkan izin pertambangan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia Poltak Sitanggang turut memberikan argumennya kepada Seruu.com, sore tadi (30/6/12).

Berbicara mengenai ijin pertambangan, Poltak mengajak flash back kepada awal mula ijin pertambangan Indonesia yang dimulai dari Undang-undang no. 11 Tahun 1967. Dimana pada saat itu Presiden Soeharto berusaha untuk mengundang investor-investor asing ke Indonesia agar membangun infrastruktur. Dan disanalah ada transaksional seperti Freeport dan kontrak-kontrak karya yang lain.

"Kemudian berkembang dengan sistim otonomi daerah dan muncullah Undang-undang no. 4 Tahun 2009. Sedangkan dalam kasus Churchill itu adalah ijin usaha pertambangan atau IUP yang dikeluarkan oleh Bupati, oleh kepala daerah. Inilah yang sebenarnya harus diberantas. Kenapa? Karena sudah saya pastikan bahwa IUP yang dipegang itu bukan diberikan kepada Churchill tapi pada perusahaan nasional", tegas Poltak Sitanggang.

Fakta ini berbanding terbalik dengan peraturan bahwa salah satu persyaratan dalam IUP itu adalah perusahaan nasional, dan kemudian mereka bekerjasama dengan Churchill. Menurut hemat Poltak ini hal seperti inilah yang akan  meningkatkan atau menjadikan investasi dibidang pertambangan itu menjadi biaya tinggi. Maka praktek atau modus cara-cara seperti inilah yang harus diberantas di Indonesia karena sangat merugikan rakyat dan negara. Walau menguntungkan segelintir pihak  seperti pemilik IUP yang dapat dikatakan spekulan atau bahkan dapat kita katagorikan mafia dalam bidang pertambangan.

"Kalau memang Churchill berniat baik untuk berinvestasi di Indonesia kenapa dia tidak langsung datang ke Indonesia,  dan mengajukan lokasi-lokasi mana yang dia inginkan untuk dilakukan eksplorasi dengan benar. Bukan kemudian datang membeli izin IUP yang sedianya diperuntukkan buat pengusaha nasional, tetapi kemudian diperjualbelikan. Apabila hal demikian yang terjadi  maka artinya ada sekelompok orang tertentu yang menjadi pemilik IUP sebelumnya yang telah menjual IUP itu kepada Churchill. Ini yang harus diusut, karena sebenarnya hal ini sudah menyalahi prosedur hukum dalam penerbitan IUP itu sendiri".pungkasnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU