APEMINDO : Batubara Wajib Dikenai BK 20 Persen Demi Rakyat dan Cadangan Energi Nasional
Poltak Sitanggang, ketua umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) (Foto: Saifullah Halim/Seruu.com)
Seperti disampaikan Poltak Sitanggang kepada Seruu.com, Sabtu (30/6/2012) bahwasanya batubara pantas dikenai BK, karena sejak beberapa waktu lalu banyak keluhan dari industri yang salah satunya PLN karena tidak mendapatkan supply batubara yang cukup, sehingga ragu berpindah dari penggunaan solar yg sangat tinggi menjadi batubara.

Jakarta, Seruu.com - Bea Keluar atau Pajak Ekspor 20% yang menjadi syarat diijinkannya ekspor raw material dirasa tidak adil oleh semua pengusaha tambang nasional bahkan pengamat pertambangan maupun beberapa anggota DPR RI, bukan hanya karena jumlahnya yang cukup besar tapi juga tidak berlakunya peraturan yang sama bagi perusahaan Kontrak Karya.

Kondisi ini diperparah karena BK tidak dikenakan pula bagi batubara yang notabene dijadikan komoditi ekspor dan minim pemanfaatan dalam negeri, padahal Permen 7 merupakan turunan dari UU Minerba yang tidak hanya mengatur mineral saja tapi juga seharusnya batubara.

Seperti disampaikan Poltak Sitanggang kepada Seruu.com, Sabtu (30/6/2012) bahwasanya batubara pantas dikenai BK, karena sejak beberapa waktu lalu banyak keluhan dari industri yang salah satunya PLN karena tidak mendapatkan supply batubara yang cukup, sehingga ragu berpindah dari penggunaan solar yg sangat tinggi menjadi batubara.

"Sekarang, pengenaan BK pada batubara adalah langkah strstegis untuk menjamin supply tersedianya batubara di dalam negeri, berarti DMO kita terjamin sehingga industri listrik kita bisa terjamin, industri smelter kita bisa jalan. Industri lain bisa mengkonversi dari penggunaan solar atau bahan bakar lain pindah ke batubara karena ada persediaan supply. Logis kan bila yang dikenakan itu adalah batubara, kenapa mineral saja?", tutur Poltak.

Dengan hanya diberlakukannya bagi mineral menurutnya timbul pertanyaan yang menunjukkan tidak adanya keinginan pemerintah untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat, malah justru membuat regulasi yang menunjukkan pendekatan arogansi kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu, bukan mengatur regulasi kita untuk kepentingan nasional.

Jelas ini menunjukkan ketidak konsistenan terutama saat tengah  krisis energy, lifting minyak Indonesia  menurun dan kuota minyak tidak bisa memenuhi, kuota batubara minimum untuk nasional, justru alternatif energy batubara tidak dilakukan konservasi.

"Ini kan sangat ironi. Itu kepentingan nasional, kepentingan rakyat mengapa kita hambur-hamburkan? Itu yang lebih pantas kita kenakan BK, jangan hanya membela kepentingan kelompok tertentu, kepentingan mereka yang menguasai pertambangan batubara kita", tandas Poltak.

Ia menilai dengan pembebasan Batubara dari kewajiban Bea Keluar hal tersebut justru menunjukkan bahwa niat suci pemerintah yang digemborkan terkait hilirisasi dan kepentingan nasional jelas omong kosong belaka.

Pasalnya ditengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang berada pada kondisi yang sangat sulit, dimana harga energi sangat tinggi karena menurunnya industri migas, namun cadangan batubara justru dibiarkan dieksploitasi sedemikian rupa tanpa perlindungan.

"Kenapa cadangan batubara justru dihamburkan, bukankah kalau dilakukan konservasi energi dengan menerapkann DMO industri lain juga akan melakukan konversi energi mereka ke batubara, sehingga industri kita memiliki daya saing yang tinggi dan harga produk terjangkau masyarakat sebagai efek multipliernya, itu terjadi bila adanya jaminan supply batubara di dalam negri..?. Kenapa justru dihamburkan..?. Kebijakan inilah yang sangat sulit dimengerti rakyat kita saat ini," tukasnya tegas.

"Ini juga bukti bahwa alasan mereka selama ini hanya kedok belaka, batubara buktinya," pungkasnya. [Aini]

KOMENTAR SERUU