APEMINDO : Kalau Pemerintah Takut Lawan Churchill Kami Siap Maju
Poltak Sitanggang, Ketua Umum APEMINDO (foto : Aini/ Seruu.com)
Menurut Poltak sebagai pemilik kekayaan alam, maka sudah selayaknya Indonesia yang berkuasa menetapkan aturan-aturan terhadap semua yang berniat untuk mengeruk sumber daya alam di negeri ini.

Jakarta, Seruu.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia mengingatkan pemerintah untuk tidak ragu dalam menghadapi gugatan arbitrase Churcill Mining Plc senilai USD 2 miliar (setara Rp 19 triliun) yang ditujukan pada pemerintah Indonesia dalam kasus izin tambang di Kutai Timur.

Menurut Poltak Sitanggang, Apemindo siap untuk mendampingi dan membantu pemerintah untuk memenangkan perkara tersebut bila pemerintah takut kalah dalam sidang arbitrase.

"Kenapa ragu, tidak ada yang perlu ditakutkan kami siap mendampingi pemerintah untuk memenangkan perkara ini kalau mereka takut kalah dan inferior," tuturnya dalam perbincangan dengan seruu.com, Sabtu (30/6/2012).

Menurut Poltak sebagai pemilik kekayaan alam, maka sudah selayaknya Indonesia yang berkuasa menetapkan aturan-aturan terhadap semua yang berniat untuk mengeruk sumber daya alam di negeri ini.

"Apalagi dalam kasus Churchill ini yang dipersoalkan adalah IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang menurut undang-undang hanya diberikan kepada perusahaan nasional, itu jelas, jadi kalau tiba-tiba Churchill ada disitu pasti ada yang aneh dan ada yang salah dalam hal ini. Langkah pemerintah mencabut izin itu sudah seharusnya, dan seharusnya juga diusut siapa yang melakukan manipulasi data dan bagaimana Churchill bisa mengklaim mereka memiliki hak, itu juga harus diusut," tandasnya.

Poltak menambahkan selama ini kekalahan yang selama ini diderita Indonesia dalam setiap sengketa arbitrase internasional adalah karena ketidakmampuan  para wakilnya bernegosiasi dan keinginan para penguasa negeri ini untuk mencari keuntungan pribadi dan menjual negaranya kepada asing.

Ia mencontohkan kasus Sipadan - Ligitan dan kekalahan lainnya terjadi karena wakil Indonesia yang korup dan tidak mampu berdiplomasi.

"Jadi banyak kasus kita kalah bukan karena kasusnya atau karena kita salah, tapi karena wakil-wakil kita yang korup dan mudah dibeli oleh pihak lawan sehingga pembelaan yang dilakukan bukan atas nama negara dan rakyat Indonesia tapi atas nama siapa yang membayar dan menguntungkan buat mereka dan jelas Indonesia berada diurutan terakhir. Tidak jauh berbeda dengan pertanyaan kenapa pemerintah takut untuk melakukan renegosiasi dengan kontrak karya yang ada di Indonesia sekarang," tegasnya.

Kasus ini bermula saat Bupati Kutim Isran Noor mencabut 4 IUP yang tergabung dalam Ridlatama Group setelah menerima laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa izin pertambangan Ridlatama diindikasikan palsu. Indikasi palsunya dapat dilihat dari kode penomeran IUP yang terbalik.

Tak puas, Ridlatama kemudian mengajukan gugatan terhadap SK pencabutan yang dibuat Isran tersebut. Menurut Hamzah, SK Izin Usaha Pertambangan yang diperkarakan adalah milik PT Ridlatama seluas 10 ribu hektare di Kecamatan Busang dan Kecamatan Telen. Kemudian, SK pemberian IUP eksploitasi kepada PT Ridlatama Trade Powerindo seluas 5.386 hektare di Kecamatan Busang.

Selanjutnya, SK pemberian izin usaha pertambangan batubara di Long Lees, Kecamatan Busang seluas 10 ribu hektare yang sebelumnya dimiliki PT Investmine Nusa Persada. Terakhir, pencabutan terhadap IUP seluas 10 ribu hektare di Long Lees milik Investama Resources. Seluruh gugatan dimenangkan Pemkab Kutim setelah MA menolak kasasi keempat pemohon.

Putusan kasasi yang menolak gugatan Ridlatama tersebut terus berbuntut. Churchil yang mengklaim memiliki saham mayoritas di Ridlatama mengajukan gugatan arbitrase terhadap Presiden Indonesia. [musashi]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (2 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU