Mantan Hakim MK Sebut Pemerintah Khianati UU Akibat Macetnya Renegosiasi KK
Maruawarar Siahaan (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Perusahaan tambang nasional membayar royalti 5% padahal baru ada kebijakan otonomi daerah 7 tahun ini untuk pertambangan, berbeda jauh dibanding perusahaan Kontrak Karya seperti  Freeport yang memberi royalti pemerintah hanya 1% untuk emas, royalti tembaga 1,5 hingga 3,5% tidak ada yang sampai 5% seperti yang diberlakukan bagi perusahaan tambang nasional atau IUP dan PKP2B.

Tak hanya perbedaan pemberlakuan royalti yang dianggap tidak sesuai dengan rule yang dibuat pemerintah , namun renegosiasi yang ditetapkan oleh UU Minerba no 4 tahun 2009 setelah satu tahun UU ini diterbitkan belum juga terlaksana hingga kini.

Menurut Mantan Hakim MK, Maruawar Siahaan renegosiasi KK  memang kewajiban yang diperintahkan oleh UU Minerba kepada pemerintah supaya melakukan langkah-langkah itu, namun ia menilai pemerintah tidak melakukan itu sampai sekarang.

"Saya tidak tahu apa yang dipikirkan pemerintah, apa memang belum ada langkah mereka. Tapi kalau memang itu tidak ada tentu itu adalah satu pengingkaran dari suatu negara dengan kewajiban untuk mematuhi peraturan per UU-an,"tegasnya kepada Seruu.com (4/7/12).[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU