Wabup Bombana Kendari Akui Mudahnya Mengeluarkan Ijin IUP dan Kurangnya Pendapatan Daerah Dari Tambang
Wakil Bupati Bombana, Masyura (Foto: Nurul Aini/Seruu.com)
Pemerintahan kemarin memang amat longgar ngasih ijin untuk IUP, jadinya banyak lahan masyarakat yang terkena dampak bahkan lahan pertnian juga dipakai pertambangan. Karena itu mulai sekarang lahan pertanian harus dipayungi hukum. Mudahnya mereka dapat ijin tapi yang memegang ijin bukan murni penambang, bisa dari kontraktor sehingga beli ijin dan dijual kemana-mana. Ijinnya legal dan siapapun dapat bisa dapat ijin asal punya uang. Lebih gampang dengan kertas sudah bisa jadi - Masyura

Kendari, Seruu.com - PHK terhadap buruh tambang nasional tidak hanya menimpa perusahaan skala besar, perusahaan kecilpun tak luput dari lumpuh total dan memberhentikan semua karyawannya. Namun ada satu hal yang terlewat jika melihat banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermunculan di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Tak dipungkiri, banyaknya IUP di Kendari seperti kawasan tambang Bombana dengan 84 IUP-nya karena begitu mudahnya pemberian IUP disini. Seperti diungkapkan Masyura, Wakil Bupati Bombana yang baru 10 bulan ini menjabat. Perempuan setengah baya ini dengan lantang mengakui kelonggaran Pemda dalam pemberian ijin, namun sejak menjabat ia mengaku belum ada yang mengajukan ijin lagi karena ketatnya peraturan yang disusun pemerintahannya kini.

"Pemerintahan kemarin memang amat longgar ngasih ijin untuk IUP, jadinya banyak lahan masyarakat yang terkena dampak bahkan lahan pertànian juga  dipakai pertambangan. Karena itu mulai sekarang lahan pertanian harus dipayungi hukum. Mudahnya mereka dapat ijin tapi yang memegang ijin bukan murni penambang, bisa dari kontraktor sehingga beli ijin dan dijual kemana-mana. Ijinnya legal dan siapapun dapat bisa dapat ijin asal  punya uang. Lebih gampang dengan kertas sudah bisa jadi," tegasnya saat dikunjungi Seruu.com di kediamannya, Kamis (5/7/12) sore kemarin.

Diakuinya saat ini Pemkab Bombana tengah menggodok Peraturan Daerah untuk pertambangan dengan tahapan yang sesuai mekanisme untuk meningkatkan pendapatan daerah dari pertmbangan karena menurutnya jika pmerintah daerah hanya memberikan  IUP tanpa mekanisme yang baik maka pertambangan tidak bisa dikelola dengan baik.

Menghadapi peraturan BK 20% dari Pemerintah ESDM sebagai syarat ekspor ore hingga 2014 dinilainya sangat berat terlebih bagi penambang kecil. Untuk pembangunan smelter sendiri Masyura mereferensikan bagi penambang kecil agar mereka Take Over atau Joint Operasional dengan perusahaan besar yang membangun smelter.

"Dari 80 lebih IUP disini nggak sampai 10 yang bisa operasional. Peraturan Pemerintah ESDM ini keluar tànpa sosialisasi, seharusnya mekanismenya jelas layaknya berapa yang diterima daerah, karena royalti 5% sendiri larinya ke pusat dulu lalu dibagi hasil dan baru ke daerah. Tentu saja dengan mendadaknya aturan ini banyak yang kaget. Ini memberatkan dan membuat kita nggak bisa bersaing di pasar global," tandasnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU