Warga Lingkar Tambang Laroenai:  Ekonomi Kita Sudah Mati Jero Wacik Harus Lihat ini!
Mess karyawan PT PNS yang dipecah oleh buruh tambang yang di PHK (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)
Selama dirumahkan saya hanya menunggu dan terus hutang untuk kelanjutan hidup keluarga, 3 bulan ini perusahaan sudah tidak ada kegiatan. Langsung stop tanpa pengumuman, karyawan disuruh istirahat janjinya bulan depan untuk masuk lagi tapi sampai sekarang gaji saja tidak ad - Kustani

Morowali, Seruu.com – Masyarakat Lingkar Tambang desa Laroenai, Morowali merupakan korban dari produk Permen ESDM no 7 tahun 2012 yang diterbitkan Pemerintah 6 Mei 2012 lalu. Meskipun Pemerintah dan DPR sempat menepis terjadinya ribuan PHK terhadap buruh tambang, namun masyarakat Lorenai adalah saksi hidup yang tak bisa dipungkiri sekalipun pemerintah mencoba menutup mata. 

Lorenai dikelilingi 4 perusahaan tambang, yaitu PT. PNS (Prima Nusa Sentosa), PT. PAM (Pintu Air Mas), PT. Tridaya dan PT. TAS. Satu dari 180 karyawan PT. PNS yang berhasil ditemui Seruu.com di rumahnya adalah Kustani, buruh berusia 35 tahun ini sudah 3 bulan dirumahkan tanpa gaji oleh perusahaan tambang tempat ia bekerja. Mau tidak mau ia hanya bisa menunggu dan mencoba mencari pekerjaan lain tapi semua perusahaan tambang di desanya bernasib sama.

“Selama dirumahkan saya hanya menunggu dan terus hutang untuk kelanjutan hidup keluarga, 3 bulan ini perusahaan sudah  tidak ada kegiatan. Langsung stop tanpa pengumuman, karyawan disuruh istirahat janjinya bulan depan untuk masuk lagi tapi sampai sekarang gaji saja tidak ada,” ungkap Kustani  saat didatangi Seruu.com di rumahnya 3 hari lalu (9/7/201212).

Bukan hanya buruh tambang yang hidupnya digantung oleh Permen 7, usaha lain di luar pertambangan-pun menjadi mandul. Tawakkal, salah satu pemilik kios di Laroenai menuturkan Permen ini begitu berdampak terhadap usahanya, tak hanya tersendat beberapa kios juga menjadi sepi bahkan hutang-hutang buruh tambang yang belum terbayar justru makin menumpuk akibat serempaknya PHK yang terjadi di 4 perusahaan ini.

“Peraturan ini sangat berdampak sekali, 90% dari karyawan merasa kehilangan pekerjaan setelah Permen ini muncul dan telah  3 bulan  ekonomi tersendat di desa kita. Yang menyedihkan 3 bulan ini mereka tidak menerima gaji  dan tetap menunggu sampai kapan mereka dirumahkan, padahal seharusnya bayar gaji dulu tapi setelah break ini tergantung dengan perusahaan yang kondisinya juga off,” jelasnya saat ditemui di kiosnya.

Melihat kondisi desanya yang seakan menjadi desa mati, Kastani sebagai rakyat kecil hanya bisa memohon kepada Pemerintah ESDM agar menindaklanjuti banyaknya PHK ini, bagaimana agar mereka dapat bekerja lagi untuk melanjutkan hidup mereka dan keluarga mereka nantinya.

“Kios yang sepi dan sekarang berhenti juga, hutang di kios belum dibayarkan. Pemerintah harus melihat ini langsung dan menindaklanjuti agar bagaimana karyawan bisa dipekerjakan ulang, pemerintah jangan langsung memberikan penekanan dan keputusan yang memberatkan rakyat seperti kami dan membawa PHK. Karena sebelum ada perusahaan tambang kehidupan ekonomi di sini rendah, namun sejak ada perusahaan disini menjadi maju 1 tahun ini. Gara-gara muncul Permen ini dengan PHK besar-besaran dan ada pengangguran masalah, Jero Wacik harus lihat ini sendiri,” tandasnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU