Langgar Amdal, Warga Penajam Tuntut Chevron Hentikan Operasi

PPU, seruu.com - Warga Kerok Laut Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menuntut Chevron Indonesia Company menghentikan operasi atau membayar ganti rugi atas tanah dan rumah warga yang terkena dampak aktivitas perusahaan tersebut.

"Kami sudah lama berdomisili di lingkungan ini, jauh sebelum Chevron masuk dan beroperasi. Kami merasa sangat dirugikan. Kami menerima kebisingan dari pagi hingga malam hari, juga menerima bahaya dari aktivitas angkutan kendaraan perusahaan yang memotong jalan umum," jelas Aspar, warga Kerok Laut Kelurahan Penajam, Sabtu (14/7/2012).

Belum lagi, tambah Aspar, terjadinya abrasi akibat akvitas Chevron di pesisir sungai. Apalagi dalam waktu dekat ini perusahaan bakal kembali melakukan pengerukan alur sungai di sepanjang kawasan yang berdekatan dengan rumah tinggal warga.

Ia mengatakan, warga Kerok Laut telah menyampaikan tuntutan mereka kepada DPRD PPU dan pihak Chevron di Gedung DPRD PPU pada Jumat (13/7).

Sebelumnya, kata dia, warga juga sudah pernah melakukan pertemuan dengan Chevron dan menyampaikan keberatan-keberatan.

Namun Chevron, kata Aspar, menolak keberatan itu dengan alasan kegiatan perusahaan telah sesuai dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang disetujui oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH) PPU.

"Tapi dalam penyusunan Amdal, hingga UPL dan UKL, warga yang berdampak langsung tidak pernah dilibatkan. Padahal dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah jelas warga yang terkena dampak harus dilibatkan dalam penyusunan aturan-aturan tersebut," tegas Aspar.

Oleh karena itu warga menuntut agar diberikan kompensasi sesuai dengan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Warga juga meminta pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan sebelum Chevron memulai aktivitasnya kembali.

"Sebab kami tidak mau terjadi hal seperti saudara-saudara kami di Desa Girimukti dan Tanjung baru yang realisasi ganti ruginya baru setelah bertahun-tahun nasibnya digantung oleh perusahaan," ucap Aspar.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD PPU, Andi M Yusuf, mengatakan, apa yang disampaikan oleh warga merupakan hal yang wajar dan harus diakui dampak dari kegiatan Chevron sangat dirasakan oleh masyarakat.

"Kita tidak mencari siapa yang salah dan benar, tetapi mencari jalan keluar yang terbaik. Kami melihat perlu ada tim kecil dari kedua pihak. Pembayaran kompensasi dapat dibicarakan kemudian asalkan kedua belah pihak sepakat," ujarnya.

Menurut Andi Yusuf, jalan musyawarah dan duduk bersama merupakan media terbaik dalam mencari jalan keluar masalah tersebut. [ms]
 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (2 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU