Ancaman PHK Massal Menguat, Seribu Buruh Tambang Berdemo di DPRD Sulteng
Aksi Buruh Tambang di Palu (Foto: Aim/Seruu.com)

Palu, Seruu.com - Desakan buruh tambang agar pemerintah tidak mengabaikan nasib mereka terus digelar di sejumlah daerah yang menjadi pusat industri tambang nasional, seperti di Sulawesi Tengah. Hari ini sekitar 1000 buruh tambang di wilayah  ini berbondong-bondong melakukan demonstrasi ke sejumlah instansi di daerah termasuk DPRD, Kantor Gubernuran dan DInas Pertmabnagn setempat.


Buruh yang tergabung dalam Solidaritas Para ekerja Tambang Nasional (SPARTAN) ini mendesak agar pemerintah menjamin tidak adanya PHK terhadap sekitar 3 juta pekerja tambang nasional terkait penerapan regulasi baru Permen 07, dan Permen 11 serta Bea Keluar tambang yang dinilai memaksa adanya perumahan karyawan hingga PHK massal bagi buruh tambang.
 

“ Kami menuntut pemerintah peduli dan mempertimbangkan nasib kami sebagai buruh kecil yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Selama ini regulasi yang dibuat oleh pemerintah hanya mempertimbangkan aspek politis dan untung rugi buat segelintir orang saja, terutama penguasa. Sementara dampak buat kami , rakyat kecil tidak pernah diperhitungkan, ini negeri yang menindas buat kami," tutur Rohim, jurubicara Spartan saat dihubungi seruu.com, Senin (16/7/2012).


Menurut Rohim, dalam ajang dengar pendapat di DPR maupun di sejumlah kesempatan saat perwakilan buruh melakukan aksi di Jakarta, pemerintah cenderung enggan menemui buruh tambang. "Segala upaya sudah kami lakukan untuk berdialog, agar keluhan kami didengar, jika kondisi ini terus dipertahankan maka demonstrasi menjadi satu-satunya jalan buat kami agar pemerintah mau menyimak aspirasi kami, melihat penderitaan kami dan tidak hanya berhitung diats kertas dan beretorika tanpa melihat kenyataan dan dampaknya buat rakyat," tandasnya.


Lebih lanjut, Rohim memaparkan bahwa saat ini  ribuan pekerja tambang saat ini berada di ujung jurang PHK Massal ketika pemerintah memastikan pemberlakukan sejumlah regulasi yang memaksa perusahaan tambang nasional untuk membayar  sejumlah pajak tambahan dan memperketat aturan ekspor serta deretan regulasi lain yang anehnya tidak menyentuh perusahaan asing.


“Kami hanya ingin ada jaminan bahwa apapun aturan mereka tidak akan membuat keluarga kami tidak makan. Itu tugas mereka, memastikan rakyat tidak kekurangan, memastikan adanya lapangan pekerjaan buat kami, pekerja tambang. Kalau itu tidak bisa dipenuhi, maka kami minta peraturannya yang ditinjau, hitung kami, masukkan nasib kami yang jumlahnya jutaan sebagai bagian dari analisa mereka, tidak cuma dianggap sebagai angka, kami juga manusia," tegas Rohim dengan nada keras.


Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini menurut Rohim buruh tambang dibawah SPARTAN siap untuk menduduki kantor-kantor DPRD di lokasi-lokasi yang menjadi pusat tambang nasional.


"Target kami sebenarnya bisa ke Jakarta, tapi kami akan mulai dari daerah yang menjadi menjadi domisili kami. Aksinya antara lain menduduki Kantor DPRD dan kami mendesak agar wakil rakyat disini mau merespon tuntutan kami,” terangnya.


Saat ini seribuan pekerja tambang tersebut tampak sedang menggelar orasi dan melakukan blokir jalan di depan DPRD untuk memaksa wakil rakyat di Sulteng menemui mereka.

 

Demo para pekerja tambang sudah dimulai sejak Mei lalu ketika pemerintah memaksakan berlakunya Permen 07 ESDM mengenai hilirisasi bahan tambang. Dengan ketetntuan tersebut ditambah dengan Permen 11 dan kewajiban bea keluar tambang mineral, maka sejumlah  perusahaan tambang nasional pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambngan Rakyat (IPR) yang notabene merupakan industri yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri banyak yang terancam gulung tikar, karena salah satu ketentuan wajib yang harus diikuti adalah komitmen membangun Smelter buat pengusaha tambang.


Menurut data yang diperoleh Seruu.com dari survei sejumlah perusahaan di Sulawesi Tengah dan Selatan, puluhan perusahaan tambang saat ini mengambil langkah merumahkan karyawannya akibat ekspor mereka terhenti dan kapal mereka ditangkapi oleh Bea Cukai pelabuhan terkait dengan pemberlakuan regulasi pemerintah tersebut.  [musashi]
 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU