Demi Rakyat, DPRD Sulteng Minta Permen 07, 11 dan BK Dicabut
Ridwan Yalidjama

Palu, Seruu.com - Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Tengah, Ridwan Yalidjama mengatakan bahwa pemerintah pusat  harus segera mencabut Peraturan Menteri ESDM no 07 dan 11 serta peraturan Menteri Keuangan mengenai Bea Keluar Tambang yang dinilai menjadi akar masalah PHK Massal terhadap ribuan pekerja tambang di Sulteng.

Kepada Seruu.com, Ridwan bahkan menegaskan bahwa jika Permen tersebut tidak dicabut maka rakyat Sulteng yang hingga kini belum sejahtera semakin terpinggirkan dan tertindas.

"PHK itu yang kena dampak adalah rakyat, jadi konkritnya kita minta permen 07 dicabut oleh menteri, supaya tidak menyulitkan karena jika permen tidak dicabut maka perusahaan akan tetap mem-PHK orang, karena mereka sendiri tidak berdaya," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Senin (16/7/2012).

Menurut perkiraan kasar dari Ridwan, sekitar 47 ribu orang pekerja tambang di Sulteng terancam kehilangan pekerjaan karena PHK massal dari perusahaan tambang.

"Selama ini pendapatan daerah dari hasil tambang menjadi salah satu penyumbang terbesar dan juga termasuk profesi yang banyak menyerap tenaga kerja lokal di Sulawesi Tengah. Jika Permen itu tidak dicabut, maka ada sekitar 47 ribu orang rakyat Sulteng yang akan kehilangan pekerjaan, mereka itu buruh kasar, bukan yang profesional ataupun pengusahanya, buruh kasar," ujarnya.

Ridwan juga mempertanyakan sikap pusat terkait nasib para buruh tambang jika Permen tetap diberlakukan.
"Selama ini tambang memiliki kontribusi untuk kesejahteraan rakyat, bayangkan kalau PHK berlanjut, pengangguran bisa nambah , jadi beban daerah , kami tidak berdaya lagi itu, posisi kami jadi sulit disini," paparnya.

Jadi lanjt Ridwan  pada prinsipnya DPRDmenyetujui tuntutan rakyat. "Jadi jelas kami memilih itu karena kita kesulitan di wilayah ini, sementara tingkat kesejahteraan sangat sulit, untuk saat ini rakyat sendiri belum sejahtera, yang untung besar sejauh ini juga investor kan, makanya kami berfikir bahwa pusat semestinya juga memikirkan rakyat, buruh kecil, buruh tambang, jangan cuma mengeluarkan aturan yang menguntungkan pengusaha raksasa saja tapi dampaknya tidak dihitung," tandasnya.

Ridwan, Politisi Golkar  yang juga merupakan salah satu inisiator Perda Jasa Lingkungan mengatakan bahwa pihaknya selama ini terus konsen terhadap kesejahteraan dari masayrakat lingkar tambang.

"Kami ingin agar masyarakat bisa lebih sejahtera, makanya perda itu salah satunya. yang isinya antara lain kesjahteraan masyarakat harus dijamin oleh perusahaan penambang. Dia (masyarakat) diberi ruang oleh perusahaan tambang, yang tidak bisa bekerja ditambang diberikan kompensasi oleh penambang, yang ketiga, sarana yang dibutuhkan oleh penambang harus disediakan, seperti itulah kira-kira yang kita mau," terangnya.

Menurutnya semua yang coba dibangun oleh DPRD maupun pemerintah daerah bisa rusak dalam sekejap mata bila Permen tersebut terus dipaksakan. "Kami berharap ini jadi konsen buat pemerintah," pungkasnya.

Seperti diketahui DPRD Sulteng hari ini didatangi oleh sekitar 1000an buruh tambang dari Solidaritas Para Pekerja Tambang (Spartan) yang mengadukan nasibnya atas PHK massal yang diderita buruh akibat sejumlah regulasi baru dari pemerintah.

Ditengah aksi 5 perwakilan DPRD Sulteng menemui pengunjuk rasa dan berdialog. Salah satunya adalah Ridwan Yalidjama dari Komisi I DPRD Sulteng.

Dalam dialog tersebut buruh mendesak agar DPRD mau meberikan pernyataan dukungan secara tertulis untuk dibawa ke Jakarta. Rencananya buruh akan terus menginap dan menduduki DPRD Sulteng hingga pernyataan tertulis tersebut dikeluarkan. [musashi]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU