DPRD Sulteng : Pak Wamen Jangan Buat Rakyat Semakin Menderita, Datang dan Lihat Kondisinya!
Ridwan Yalidjama
Kalau mau lihat datang ke daerah tambang, jangan buat rakyat menderita,

Jakarta, Seruu.com - Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Tengah, Ridwan Yalidjama menilai pernyataan Wakil Menteri ESDM terkait dengan PHK Massal yang terjadi di Sulawesi Tengah dinilai bentuk lempar tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada daerah.


Menurut politisi Partai Golkar ini tidak seharusnya pemerintah Pusat melakukan hal tersebut. Ia sendiri menilai bahwa hal itu mungkin terjadi karena Pusat tidak tahu kondisi sebenarnya yang dihadapi daerah.


"Harusnya pemerintah pusat jangan lempar tanggung jawab begitu saja kepada daerah," ujarnya dalam pesan tertulis kepada seruu.com saat dihubungi dari Jakarta, Senin (16/7/2012).


Menurutnya jika memang hal - hal seperti ini menjadi tanggungjawab daerah maka pusat tidak perlu membuat peraturan yang berimbas secara sosial dan menyebabkan masyarakat kecil menderita.


"Kalau itu (PHK Massal) harus menjadi tanggung jawab pemda, Jangan buat Permen yang menghambat pemda setempat. Karena permen itu (07 dan 11) tidak tahu kesulitan rakyat. Karena regulasi itu membuat pemda tidak berdaya," tandasnya.


Untuk itu ia menyarankan agar pemerintah pusat datang dan melihat kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan terkait kebijakan yang tidak komprehensif yang dibuat di Jakarta.

"Kalau mau lihat datang ke daerah tambang, jangan buat rakyat menderita," pungkasnya.


Sebelumnya Wamen ESDM Rudi Rubiandini menyatakan bahwa PHK Massal sepenuhnya tanggung jawab pengusaha dan pemerintah daerah. Bahkan Rudi menuding PHK terjadi karena manajemen yang buruk dan menolak tegas jika hal itu dikaitkan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementrian ESDM.


Sebelumnya saat menerima demo seribu buruh tambang di DPRD Sulawesi Tengah, Ridwan Yalidjama dan sejumlah anggota DPRD lainnya termasuk dari Fraksi Demokrat, PBR, PPP dan  PDI Perjuangan menyatakan mendukung aksi buruh dan siap untuk memperjuangkan aspirasi buruh yang menolak PHK.
 

Tidak hanya itu ia juga menilai bahwa Permen ESDM dan Kementrian Keuangan menjadi akar masalah yang sebenarnya sehingga membuat buruh, yang notabene rakyat kecil semakin tertindas dan menderita. Untuk itu ia menyerukan agar Kementrian terkait mencabut Permen yang meresahkan dan menjadi pemicu PHK Massal tersebut. [musashi]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU