Sonny Keraf: Kontrak Karya Bukan Direnegosiasi Tapi Disesuaikan Secara Keseluruhan Dengan UU Minerba!
Sonny Keraf (Istimewa)
Bila KK sudah disesuaikan dengan UU tahun 2014 nanti royalti juga harus disesuaikanlah, bahkan semua isi harus sesuai walaupun nama tetap KK. Saya tegaskan dokumen KK bukan menjadi IUP tapi tetap KK tapi isinya semua total disesuaikan dengan UU Minerba. Apapun solusi nanti misal mau nasionalisasi tetap mengikuti UU, kan ada divestasi dan lainnya asal jangan kluar dari koridor UUD 45 dan UU minerba - Sonny Keraf

Jakarta, Seruu.com - Ada kesalahan pemerintah dalam membaca beberapa pasal dalam UU minerba no 4 tahun 2009 yang menyebabkan tidak berjalannya renegosiasi Kontrak Karya (KK) hingga kini sehingga mengesankan perusahaan KK adalah ilegal. Sementara itu dalam Permen 7 tahun 2012 tidak disebutkan bahwa KK dikenai BK 20% bila melakukan ekspor ore.

Menurut Mantan Ketua Panja RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Sonny Keraf pemerintah harus bisa membedakan antara pasal 102, 103 dan 170 dalam UU Minerba.

Sonny berpendapat KK sebaiknya dibiarkan tanpa BK 20% dan diberi kesempatan membangun smelter hingga 2014, namun setelah 2014 langsung cut tanpa syarat bila tidak melaksanakan amanah UU. Lebih fatal lagi kesalahan pemerintah tidak paham dalam memaknai pasal 169 yang menunjukkan ketidaktegasan dalam melaksanakan penyesuaian KK bukan renegosiasi lagi.

"Pasal 169 adalah penyesuaian bukan renegosiasi lagi, penyesuaian dalam point A mengatakan bentuknya KK tetap dipertahankan namun isi dari bentuk ini disesuaikan dengan seluruh isi UU no 4 th 2009. Jadi mulai masa berlakunya, luasannya, pemrosesannya, tenaga kerjanya, jasa tambangnya. Jelas semua kan, penyesuaian ini bukan renegosiasi lagi, " jelas Sonny kepada Seruu.com di Ritz Carlton, Selasa (17/7/2012) kemarin.

Melihat kesalahan tersebut akhirnya pemerintah ingin berbaik hati dengan KK untuk menyesuaikan, namun  pemegang KK justru memahami seolah-olah mengajak untuk mnyesuaikan isi KK dan UU dengan bernegosiasi, bagian ini yang membuat pemerintah semakin terlihat lebih tidak tegas.

"Bila KK sudah disesuaikan dengan UU tahun 2014 nanti royalti juga harus disesuaikanlah, bahkan semua isi harus sesuai walaupun nama tetap KK. Saya tegaskan dokumen KK bukan menjadi  IUP tapi tetap KK tapi isinya semua total disesuaikan dengan UU Minerba. Apapun solusi nanti misal mau nasionalisasi tetap mengikuti UU, kan  ada divestasi dan lainnya asal jangan kluar dari koridor UUD 45 dan UU minerba," tandas Sonny Keraf.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU