Tak Hanya Ungkapkan Kekecewaan Terhadap Wamen ESDM, Anggota Komisi IX Juga Pertanyakan Balasan Surat Dari Jero Wacik
Poempida Hidayatullah, anggota Komisi IX DPR RI (Foto : Aini/seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Politisi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh menegaskan telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Jero Wacik terkait potensi PHK massal akibat pemberlakuan Permen ESDM no 7 dan 11 tahun 2012, namun nyatanya hingga hari ini belum juga ada jawaban dari surat tersebut, hal ini diungkapkannya kepada Seruu.com seusai launching buku di Kuningan, Jakarta siang tadi (19/7/12). Tak hanya itu Politisi Golkar yang kerap disapa PHD ini kembali mengungkapkan kekecewaannya kepada Wamen ESDM, Rudi Rubiandini atas pernyataannya yang menyalahkan pengusaha karena terjadi PHK massal.


"Surat dari saya belum ada respon dari Jero Wacik tapi yang pasti saya kecewa dengan statement Wamen Rudi Rubiandini sebenarnya, yang disalahkan dalam konteks PHK massal adalah pengusaha, ini salah sekali menurut saya. Padahal PHK ini rentetan dari penerapan kebijakan yang salah, tidak hanya kebijakannya saja yang salah tapi implementasi dan sosialisasinya juga", ungkapnya.


PHD berpendapat seharusnya dalam konteks tidak normal dalam PHK massal ini cepat ditangani oleh ESDM, malah minggu menurut Ia presiden SBY baru berkata bahwa dunia masih krisis berarti negara Indonesia juga harus berhati-hati. SBY juga berkata jika  buruh harus diperhatikan secara riil namun kenapa justru pernyataan berlawanan yang disampaikan oleh Rudi Rubiandini.


"Lha ini kok tiba-tiba seorang Wamen yang namanya Rudi menyatakan bahwa yang disalahkan pengusahanya, kalau memang pengusaha aja yang salah kenapa tidak ada Reward and Punishment dari pengawas-pengawas pemerintah. Nggak bisa pemerintah membuat kebijakan yang menimbulkan dampak besar, dan kalau itu sampai  tejadi berarti itu kebijakan yang gagal dan harus direvisi", tegas PHD.[Ain]


Berikut surat PH untuk Men ESDM terkait implikasi Permen No 07 dan 11 yang dikirimkan oleh Poepida.
 
No          : 34/PH/VI/A182/2012 
Perihal  :
Potensi Dampak PHK Massal akibat Implementasi Permen ESDM no 07 dan 11 th 2012 
Kepada Yth
Sdr. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Di Tempat
 
Dengan hormat, 
Semoga Saudara Menteri dalam keadaan baik, dan senantiasa berada dalam lindungan-Nya.
 
Bersama dengan ini kami bermaksud menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan implementasi Peraturan Menteri ESDM no 07 dan 11 Tahun 2012, sebagai berikut:      

1. Kami pada prinsipnya menyetujui diperlukan suatu langkah kongkrit dalam menindaklanjuti amanat UU Minerba no 4 Th 2009, dengan semangat untuk menciptakan industri hilir sektor pertambangan yang berpotensi penciptaan lapangan pekerjaan dan penguatan pasar mineral domestik.

2. Perlu kami sampaikan bahwa kami mendapatkan banyak laporan bahwa telah terjadi gejala PHK massal yang sangat mengkhawatirkan kami di sektor pertambangan akhir-akhir ini sehubungan dengan diberlakukannya kedua Peraturan Menteri di atas.

3. Kami telah melakukan koordinasi dengan pihak Kadin Indonesia tentang masalah tersebut, dan mendapatkan informasi bahwa telah terjadi berbagai macam ketidakpastian dalam pemberlakuan kedua Peraturan Menteri tersebut. Hal ini menyebabkan banyak kendala operasi dan investasi bagi para pengusaha tambang yang kemudian berpotensi menyebabkan PHK massal. Perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini Proses PHK tersebut sudah dan sedang terjadi. 

4. Kami mengingatkan kembali bahwa sesuai dengan Agenda Pembangunan Nasional yang mempunyai semangat “Pro Poor, Pro Job, Pro Growth”, maka kami menghimbau agar pihak Kementrian ESDM RI segera mengambil tindakan-tindakan untuk dapat menetralisasi preseden buruk dari permasalahan yang terjadi berkaitan dengan diberlakukannya kedua Peraturan Menteri tersebut.

5. Kami menghimbau agar kedua Peraturan Menteri tersebut dapat segera direvisi, dan diberlakukan suatu peraturan yang lebih lugas, jelas dan transparan, yang dapat menjawab tantangan amanat UU Minerba no. 4 Tahun 2009, tanpa berakibat pada tutupnya kegiatan usaha di sektor pertambangan yang lebih lanjut berdampak pada terjadinya PHK massal.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik. Kami ucapkan terima kasih.
 
Hormat Kami,
Anggota DPR-RI
 
 
DR. PoempidaHidayatulloh, BEng (Hon), PhD, DIC
No: A-182


aini

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU