Pemerintah Akui Lebih Halus dan Fleksibel Dalam Renegosiasi Kontrak Karya
Wamen ESDM Rudi Rubiandini (Aini/Seruu.com)
"Kita mengumpulkan tadi teknisi ini kan baru seminggu belum ada perkembangan, dalam membaca UU Minerba bukan salah tapi kita lebih fleksibel dan halus contohnya pasal 170 mengatakan untuk yang baru sejak mulai langsung berlaku sedangkan kita yang baru nggak papa sampai 2014,"

Jakarta, Seruu.com - Pernyataan Sonny Keraf minggu lalu bahwa terjadi kesalahan pemerintah dalam memaknai pasal 169 dalam melaksanakan penyesuaian KK bukan renegosiasi lagi yang seharusnya dilakukan 1 tahun setelah UU minerba diterbitkan, yaitu 2010 mendapat sangkalan dari Wamen ESDM, Rudi Rubiandini. Ia menyatakan Pemerintah bukan salah membaca namun lebih flexible dan halus dalam renegosiasi.

"Kita mengumpulkan tadi teknisi ini kan baru seminggu belum ada perkembangan, dalam membaca UU Minerba bukan salah tapi kita lebih fleksibel dan halus contohnya pasal 170 mengatakan untuk yang baru sejak mulai langsung berlaku sedangkan kita yang baru nggak papa sampai 2014," ucap Rudi Rubiandini saat ditemui Jumat (19/7/2012).

Rudi juga menambahkan, justru pemerintah lebih halus dari yang diminta dari Sonny Keraf, menurutnya kubu Sonny lebih ke kanan sedangkan kubu IUP lebih kekiri dan meminta di perlemah. Sementara itu pemerintah berada di kubu tengah yang memberikan waktu hingga 2014.


"Menurut Sonny yang 2014 itu yang keburu jalan diberi waktu lima tahun sejak UU tahun 2009 dan yang baru mulai tidak di beri waktu maka muncul Permen 07 pada bulan Mei dan pihak kiri menjerit. Makanya kita geser ke Permen no 11 dan kita yang di tengah sungguh sangat fleksibel," tambah Rudi.


Pada 16 Juli lalu Sonny menuturkan Pemerintah melihat kesalahan dan berbaik hati dengan KK untuk menyesuaikan, namun  pemegang KK justru memahami seolah-olah mengajak untuk mnyesuaikan isi KK dan UU dengan bernegosiasi, bagian ini yang membuat pemerintah semakin terlihat lebih tidak tegas.


"Bila KK sudah disesuaikan dengan UU tahun 2014 nanti royalti juga harus disesuaikanlah, bahkan semua isi harus sesuai walaupun nama tetap KK. Saya tegaskan dokumen KK bukan menjadi  IUP tapi tetap KK tapi isinya semua total disesuaikan dengan UU Minerba. Apapun solusi nanti misal mau nasionalisasi tetap mengikuti UU, kan  ada divestasi dan lainnya asal jangan kluar dari koridor UUD 45 dan UU minerba," tandas Sonny Keraf.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU