Thamrin Sihite Kembali Paparkan Motivasi Adanya Permen 7, Sekarang Bukan Lagi Add Value
Dirjen Minerba, Thamrin Sihite (Foto : Aini/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Setelah 17 Juli lalu MS Marpaung menyatakan plin-plannya Pemerintah dalam membentuk spirit dibalik Permen ESDM no 7 th 2012 dengan berubah-ubah pandangan akan tujuan Permen ini sendiri, maka sore ini Senin (23/7/2012), Dirjen Minerba Thamrin Sihita dalam jumpa persnya "Mosi Tidak Percaya Terhadap KESDM" menyatakan bahwa Rekonsiliasi IUP merupakan suatu tata waktu untuk mencapai amanah UU no 4 th 2009.


Menurut Thamrin ada beberapa amanah yaitu tindak lanjut berupa pelaksanaa Permen 7 yang salah satu sasarannya pemurnian tahun 2014 harus dilaksanakan dalam negeri. Sasaran rekonsiliasi ini menurutnya adalah untuk mengethui inventaris data, sampai dengan cadangan prduksi mineral, pengolahan dan pemurnian. Karena bila sampai pemurnian maka diketahui sumber daya mineral Indonesia.


"Rekonsiliasi ini dilakukan untuk optimalissi penerimaan negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Iuran tetap, harga jual dan produksi, royalti, karena hanya 20% IUP yang membayar penerimaan negara bukan pajak. Ini juga akan menambah peningkatan kebutuhan SDM maka setiap IUP harus mendapatkan C&C", jelasnya.


Thamrin menambahkan ada syarat adminitratif agar dinyatakan C&C yaitu  tidak tumpang tindih, syarat keuangan yaitu memenuhi pembayaran royalti, PNBP dan lainnya juga syarat secara tehnis berupa laporan eksplorasi.


"IUP mineral yang sudah dinyatakan C&C ada 2784 perusahaan dan yang. non C&C ada 3988 perusahaan mineral", tandasnya.


Sebelumnya dalam kritik kerasnya kepada Kementrian ESDM, mantan pejabat Dirjen Minerba yang sekarang menjadi pengamat pertambangan, MS Marpaung mengatakan bahwa pemerintah tidak konsisten dan plinpan dalam menetapkan tujuan dasar dari sejumlah regulasi yang belakangan menuai protes keras dari kalangan pengusaha dan pemerintah daerah.


"Tadinya add value, setelah itu pemurnian, dan pemurnian itu sekarang harus jadi smelter. Namun setelah diserang nggak bisa, jadi boleh lagi melakukan ekspor tapi dengan membayar BK 20%, berarti hilirisasi dan add value jadi terlupakan", ungkap Marpaung saat ditemui Seruu.com(17/7/12) lalu. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU