Rudi Rubiandini : Kami Di Pusat Tidak Punya Hak Cawe-cawe IUP
Wamen ESDM Rudi Rubiandini (Aini/Seruu.com)
"Cara pengaturanya dengan memberikan local otonomy itu not only about the money dengan semua kewajibanya mereka tanggung seperti bapak memberikan uang kepada anaknya. Kami di pusat tidak punya hak untuk cawe-cawe terhadap IUP tetapi kalau itu migas daerah tidak boleh ikut-ikutan, masa uangnya dikasih tanggungjawabnya nggak dikasih?,"

Jakarta, Seruu.com - UU Otonomi Daerah yang baru saja 7 tahun diterbitkan dan memberi keleluasaan pada daerah untuk mengelola SDA kini semakin carut marut dengan keluarnya Permen ESDM no 7 th 2012, bagaimana tidak dengan tanpa pembinaan dari Pemerintah Pusat kini daerah dihadapkan dengan berbagai implikasi dari implementasi Permen tersebut.

Dan pemerintah seolah lepas tangan dengan berbgai dampak ini, bahkan seperti dinyatakan Wamen ESDM Rudi Rubiandini Jumat lalu bahwa Pemerintah pusat  hanya guiden yang harus memberikan  pembinaan yang di keluarkan oleh daerah bukan turun tangan langsung bila ada permasalahan di daerah.

"Cara pengaturanya dengan memberikan local otonomy  itu not only about the money dengan semua kewajibanya mereka tanggung seperti bapak memberikan uang kepada anaknya. Kami di pusat tidak punya hak untuk cawe-cawe terhadap IUP tetapi kalau itu migas daerah tidak boleh ikut-ikutan, masa uangnya dikasih tanggungjawabnya nggak dikasih?," ucap Rudi.

Seperti disampaikan beberapa pejabat daerah tentang tidak transparannya C&C yang dikeluarkan oleh pusat tanpa adanya pemantauan langsung ke daerah pertambangan dari tim tehnik ESDM dalam mangidentifikasi kebenaran data C&C tersebut, Rudi mengatakan ini bukan masalah pemantauan karena sudah ada analisa  dampak lingkungan yang menyatakan C&C.

"Bukan masalah pemantauan, you're wrong, ini bahasa pemantaunya kita lihat 10.000 yang C&C kita pelototin bukan bahwa 10.000 yang di keluarkan PT yang dibawah IUP-nya lokal government, automaticly dengan segala aparatnya tangkap itu orang yang melanggar dan di pidanakan, mekanisme itu udah ada nggak perlu mekanisme yang baru," tandasnya.

Lanjutnya, "Kalau mereka tidak bisa selesaikan baru ke pusat, apa smua yang district harus ke pusat. Kalau kalian sendiri bisa selesaikan di bawah kenapa harus ke pusat? Ini ujungnya otonomi daerah agar mereka tumbuh, agar dewasa, mereka jadi hidup, bisa keluarkan ijin sendiri, bisa control sendiri, bisa kelola sendiri bila perlu punya planning sendiri," tutup Rudi Rubiandini.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU