Terkait Permen ESDM no 7, Poempida Tak Hanya Sampaikan Surat Resmi Terhadap Jero Wacik Tapi Juga SBY dan Boediono
Poempida Hidayatulloh (Aini/Seruu.com)
"Ijin ekspor awalnya ada di daerah meskipun di level provinsi, memang dengan adanya Permen ijin ekspor ada di pusat simple aja memang Wamen tidak paham tentang Permen itu sendiri dan esensinya. Sekarang terjadilah sentralisasi kebijakan dan semua dialihin semua ke pusat. Statement yang sangat bodoh ini kalau sampai dia bilang ini urusan di daerah bukan di pusat, padahal pusat mau kontrol masalah ekspornya sekarang,"

Jakarta.Seruu.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi golkar, Poempida Hidayatulloh memberikan pernyataan tegas kepada Seruu.com bahwa Wamen ESDM Rudi Rubiandini tidak paham akan Permen ESDM no 7 th 2012 dan esensinya.

Hal ini dikatakannya karena ucapan Rudi Rubiandini di pemberitaan yang menyebutkan  20 Juli lalu bahwa PHK buruh tambang yang terjadi di daerah bukan merupakan tanggung jawab negara melainkan tanggung jawab daerah karena pemberian ijin dan lainnya didapat dari daerah.

Poempi berpendapat pemberlakuan Permen ini beserta persyaratannya yang juga pengenaan BK 20% adalah sentralistik otomatis apapun implikasi yang terjadi juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

"Ijin ekspor awalnya ada di daerah meskipun di level provinsi, memang dengan adanya Permen ijin ekspor ada di pusat simple aja memang Wamen tidak paham tentang Permen itu sendiri dan esensinya. Sekarang terjadilah sentralisasi kebijakan dan semua dialihin semua ke pusat. Statement yang sangat bodoh ini kalau sampai dia bilang ini urusan di daerah bukan di pusat, padahal pusat mau kontrol masalah ekspornya sekarang," kata Poempida kepada Seruu.com malam tadi (24/7/2012).

Dari esensi permen 7 sendiri pihaknya mengaku setuju namun Permen ini menjadi tidak tepat bila dilihat dari segi timing, karena inti dari kebijakan tersebut adalah membuat smelter maka yang harus diperhatikan lebih dahulu adalah ketersediaan energy-nya.

"Smelter tapi nggak ada listriknya mana bisa bangun?
kalau kita mau ciptakan industri hilirnya dengan baik pemerintah siapkan energinya dong, energinya aja belum siap kok".

Dampak lain terhadap pemberlakuan BK 20% menurutnya adalah tidak mampunya persaingan harga mineral Indonesia di pasar global, bahkan penambang tidak tertarik lagi untuk melakukan pertambangan, sehingga akibat yang ditimbulkan bukan hanya terlihat dari konteks komesial saja.

"Penjualannya ketika itu diregulasi maka harganya tidak bersaing dibanding dengan ongkos produksi dan lainnya yang nanti akan tidak menarik menambang, secara komersial dampaknya bukan karena larangan menambang tapi nggak menarik lagi, sekelas Wamen kan pinter harusnya bisa membaca lebih baik. Dalam surat saya pun juga saya cc kepada Kemenaker juga Presiden dan Wapres yang mengatakan saya setuju dengan hilirisasi tapi juga harus disediakan energi supaya industri jalan, yang kedua dalam proses transformasi ini jangan sampai banyak korban pemecatan PHK dll, karena kan bisa menimbulkan keresahan masyarakat, sebenarnya banyak tehniknya tapi kan masalahnya tidak tejadi tehnik itu," tutup Poempida.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU