Sonny Keraf : Penyesuaian Kontrak Karya Harus Cepat Dilaksanakan Walau Terlambat
Ilustrasi (Istimewa)
"Sekarang ini namanya Tim Penyesuaian tapi disebut sebagai renegosiasi, saya cuma berharap pemerintah tidak mengabaikan perintah UU karena ini memang bukan renegosiasi lagi,"

Jakarta, Seruu.com - Renegosiasi atau yang lebih tepat disebut Penyesuaian Kontrak Karya menurut Menurut Mantan Ketua Panja RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Sonny Keraf memiliki beberapa  poin yang harus dibahas  yaitu luas wilayah kerja pertambangan, perpanjangan kontrak, penerimaan negara melalui royalti, kewajiban pengelolaan dan pemurnian, kewajiban divestasi dan kewajiban penggunaan barang serta jasa pertambangan dari dalam negeri.

Namun Pemerintah tampak lebih halus dan fleksibelnya sehingga membuat penyesuaian ini tampak seperti renegosiasi.

"Sekarang ini namanya Tim Penyesuaian tapi disebut sebagai renegosiasi, saya cuma berharap pemerintah tidak mengabaikan perintah UU karena ini memang bukan renegosiasi lagi," ucap Sonny Keraf kemarin (25/7/2012).

Sonny menilai pemerintah nampaknya ingin mengambil jalan lebih moderat dengan menyebut tim renegosiasi sehingga pemilik KK lebih punya sikap untuk renegosiasi, sementara perintah UU adalah penyesuaian.

Alasan Wamen ESDM, Rudi Rubiandini Jumat (20/7/2012) lalu bahwa molornya renegosiasi karena baru digantinya Menteri ESDM Oleh Jero Wacik diharapkan Sonny tidak menghambat jalannya penyesuaian KK.

"Saya berharap walau terlambat pemerintah segera lakukan itu agar cepat sesuai dengan isi UU. Ada percepatan dalam jalankan isi UU Minerba ini, semoga bisa dilaksanakan di masa Jero Wacik," tegasnya.

Sebagai contoh seperti disampaikan Menko Perekonomian Hatta Radjasa 23 Juli kemarin, enegosiasi dengan PT Freeport Indonesia  menunjukkan kemajuan meski masih ada perdebatan terkait nominal pemberian royalti serta divestasi saham yang diinginkan antara perusahaan dengan pemerintah.

Dan saat ini sebanyak 90,64% saham PT Freeport Indonesia dimiliki oleh Freeport McMoran Copper & Golden Inc, sementara pemerintah Indonesia memiliki saham sebesar 9,36%. Sedangkan kewajiban divestasi Freeport baru diatur dalam pasal 24 kontrak karya perpanjangan tahun 1991, yang menyebutkan kewajiban divestasi Freeport terdiri dari dua tahap.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU