Ahli Hukum IGJ : Fleksibilitas Pemerintah Terhadap Penyesuaian Kontrak Karya Karena Tidak Punya Political Will
Ilustrasi (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Fleksibilitas pemerintah terhadap Kontrak Karya (KK) yang menimbulkan terkendalanya penyesuaian KK terhadap UU Minerba menurut ahli hukum IGJ, Ahmad Suryono SH karena pemerintah lebih mempertimbangkan aspek internasional.

Suryono berpandangan desakan political will dari internal will dan desakan internal dari masyarakat untuk mengenal nasionalisme memang dirasa cukup seksi di mata nasional itu, tapi menurutnya itu tidak cukup seksi di hukum internasional karena di beberapa kasus gugatan internasional Indonesia mengalami kekalahan.

" Itu yang konyol karena kita kalah, memang di beberapa sisi pemerintah cukup berhati-hati  juga walaupun ada beberapa fakta kejadian bahwa pemerintah tidak cukup punya political will dalam hal-hal tersebut," ucap Suryono saat ditemui kemarin malam (26/7/2012).

Menurutnya ada 2 kecenderungan pemerintah dalam fleksibilitas ini yaitu karena mereka tidak punya political will, yang kedua mereka takut kalah lagi. Karena sebenarnya dalam perjanjian KK ada satu klausul tentang nasionalisasi yang memang dijaga betul dalam kontrak itu agar tidak dilakukan semena-mena oleh negara dimana ia berinvestasi.

"Logikanya dimana negara melakukan investasi kemudian tidak ada perlindungan hukum terhadap investasi, apalagi ini investasi yang Break Event Point-nya bukan satu atau dua tahun maka butuh kepastian hukum, pasti ada upaya hukum nasional yg bisa dilakukan investor asing tersebut terhadap kita yang menimbulkan fleksibilitas tersebut," tandasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU