UU Otonomi Daerah Sebabkan Miskoordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Foto Ilustrasi

Jakarta, Seruu.com - Banyaknya IUP yang dikeluarkan bupati di daerah yang menjadi alasan pemerintah pusat kesulitan dalam mengeluarkan ijin C&C diakui ahli hukum IGJ karena adanya ego sektoral dan ego daerah, terkadang sikap bupati dan kepala daerah kepada IUP justru saling berebut dengan berdalih UU otonomi daerah.

Bahkan kadang mereka menganggap mudah menjadikan lahan sebagai daerah pertambangan karena bukan di daerah pemukiman yang jelas kepemilikannya, yang biasanya di daerah hutan konservatif. Hal ini disampaikan Ahmad Suryono saat ditemui Seruu.com tadi malam (26/7/2012).

"Jadi kaitannya dengan pemerintah pusat bila ada overlapping lahan yaitu dengan Kementrian kehutanan, ada Kementrian Lingkungan Hidup  yang itu koordinasinya adalah koordinasi vertikal, tapi masalahnya karena koordinasinya adalah koordinasi daerah kemudian Pemerintah Daerah suka-suka, misalnya daerah ini bukan daerah konservasi lagi", tutur Suryono.

Menurutnya ada yang seharusnya dilakukan pemerintah pusat tapi tidak dilakukan selama ini, dan ada yang seharusnya tidak dilakukan pemerintah daerah tapi kemudian dilakukan sehingga terjadi adanya miss koordinasi antara pusat dan daerah.

Bila ditinjau dari UU Minerba, Suryono berpendapat bahwa postur dari UU tersebut  memang membatasi atau memberikan partisi kewenangan antara pusat, provinsi dan daerah namun faktanya ini justru menciptakan  otonomi yang kebablasan dengan ego daerah yang kuat sekali dalam pengelolahan energi dan SDA yang harusnya merefet ke pasal 33 UUD 45, kemudian Pemda lebih memilih ke pasal 33 ayat 4 yang lebih fokus pada kepentingan daerah.

"Ini bentuk efek buruk dari otonomi daerah karena banyak menghasilkan penguasa-penguasa elit lokal yang mengejar rente, tersandera oleh pilkada, mereka harus balik modal cepat, mereka memberikan IUP dengan cepat sekali dan bahkan kami tengarai  instrumen konflik di daerah juga melibatkan permainan mereka untuk mendapatkan sesuatu entah dari perusahaan tambang dan mineral atau migas. Memang betul-betul terputus antara pemerintah pusat dan daerah di pengelolaan sumberdaya ini", jelasnya.

Tak hanya itu, Suryono juga menilai telah terjadi overlapping antara UU otonomi daerah dan UU Minerba. Hal ini juga dikarenakan selama 32 tahun orde baru membuat luka daerah karena mereka tidak dapat apa-apa, momentum kebebasan, otonomi dan balas dendam, seolah terzalimi selama 32 tahun itu dan berakumulasi menjadi satu sehingga membuat posisi daerah sangat kuat.

"Maka, saat mreeka ingin A, B, C maupun D pemerintah pusat sangat "sungkan" sekali untuk melakukan inforcement kepada daerah, Menteri bahkan Gubernur tidak bisa menjewer pemerintah daerah, bahkan sering konflik antara Gubernur dan Bupati".[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU