APEMINDO : Renegoisasi Ala Pemerintah Saat Ini Tidak Akan Pernah Menguntungkan Rakyat
Para pemegang KK itu sudah saatnya mematuhi UU yang dibuat dinegeri ini, Aturan yang dibuat oleh bangsa kita dan tidak seenaknya memboyong kekayaan alam kita ke negeri mereka dan menjadikan bangsa ini tetap miskin. Kalau mereka , Freeport, INCO, Rio Tinto, Chevron, Newmont dan lain sebagainya tidak mampu mematuhi aturan kita, tidak sanggup mengikutinya, maka kami pengusaha nasional , bilang mampu dan siap untuk mengikuti semua aturan main yang kita sepakati. Demi kepentingan nasional jangka panjang, kami siap!"

Jakarta, Seruu.com - Renegoisasi Kontrak Karya yang belakangan ini terus digemborkan sedang berlangsung antara Pemerintah dengan para pemilik perusahaan asing yang menguasai tambang-tambang minerl, gas dan minyak bumi di negeri ini dipandang tidak akan menguntungkan bagi negara dan rakyat Indonesia.


Hal itu diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APemindo) Poltak Sitanggang dalam pernyataannya saat dihubungi seruu.com, Jumat (27/7/2012).


Hal yang paling mendasar, renegoisasi tersebut ternyata tidak memberikan para pemegang Kontrak Karya kewajiban yang sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang kepada para pengusaha tambang nasional lainnya.


"Jadi saya kira hasilnya tetap tidak akan fair dan memberikan kontribusi pendapatan yang maksimal bagi negara dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena ketika mereka (Freeport dll) menyepakati satu poin misalnya royalti dinaikkan, maka mereka akan meminta hal lainnya yang selama ini sudah mereka nikmati untuk ditambah, contohnya seperti yang kemarin diajukan dan diberitakan media, keringanan pajak, nah sama saja kan jadinya hanya memindah pos-posnya tapi pada hakikatnya tidak ada yang bertambah buat negara dan rakyat Indonesia," tuturnya.


Ia lalu mengungkapkan sederet contoh terkait hal tersebut. Menurutnya saat ini pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam negeri yang memasukkan alat-alat berat terkena bea masuk dan PPN impor.
"Tetapi Freeport bebas bea masuk dan bebas PPN Impor saat memasukkan alat beratnya. Freeport juga bebas Pajak Kendaraan Bermotor, ” tukas Poltak Sitanggang.


Seperti diketahui Pasal 13 Kontrak Karya (Contract of Work) antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia memang menyebutkan pembebasan bea masuk dan PPN impor. Di ayat 8 disebutkan, Pemerintah Indonesia membebaskan bea masuk atas impor barang modal, peralatan, mesin (termasuk suku cadang), kendaraan (Kecuali untuk mobil sedan dan station wagon), pesawat terbang, kapal, sarana transportasi lainnya, bahan habis pakai (termasuk bahan kimia dan bahan peledak, tetapi tidak termasuk bahan makanan) dan bahan baku yang diberikan kepada.



"Sementara pengusaha nasional semuanya bayar, semua, bahkan ditambah bea keluar ekspor yang saat ini masih jadi perdebatan, dan kami siap untuk melaksanakan, hanya saja jangan ada diskriminasi, ini yang membuat kami seperti anak tiri di negeri sendiri, ada apa sebenarnya kan,?" tukasnya.


Untuk itu menurut Poltak, Apemindo dengan tegas menolak perpanjangan Kontrak Karya apapun yang ada di Indonesia bila mereka tidak mau menyepakati semua hal yang diatur dalam Undang-Undang Minerba tahun 2009 dan memikul kewajiban dan hak yang sama yang dimiliki para pemegang IUP dan IPR yang notabene pengusaha nasional.


"Mereka sudah puluhan tahun mengeruk kekayaan alam kita, emas kita, tembaga kita, minyak kita dan lain sebagainya dengan kontribusi yang minim. Mungkin dulu belum ada diantara kita yang mampu untuk mengolah itu, tetapi kini ada kami, ada Apemindo salah satu dari sekian banyak pengusaha tambang nasional yang komit dan siap mematuhi semua regulasi yang adil dan fair untuk membangun negeri ini," paparnya.


Untuk itu Apemindo secara organisasi menyarankan kepada pemerintah untuk tidak mundur sejengkalpun dalam menghadapi para pemegang KK.


"Jangan mundur sejengkalpun! Para pemegang KK itu sudah saatnya mematuhi UU yang dibuat dinegeri ini, Aturan yang dibuat oleh bangsa kita dan tidak seenaknya memboyong kekayaan alam kita ke negeri mereka dan menjadikan bangsa ini tetap miskin. Kalau mereka , Freeport, INCO, Rio Tinto, Chevron, Newmont dan lain sebagainya tidak mampu mematuhi aturan kita, tidak sanggup mengikutinya, maka kami pengusaha nasional , bilang mampu dan siap untuk mengikuti semua aturan main yang kita sepakati. Demi kepentingan nasional jangka panjang, kami siap!" tandasnya.


Seperti diketahui setelah desakan yang kuat dari kalangan praktisi pertambangan, pengamat ekonomi, akademisi hingga politisi yang mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan amanah UU Minerba tahun 2009 yang mensyaratkan renegoisasi Kontrak Karya, maka pemerintah mengklaim bahwa renegoisasi sedang berlangsung.


Namun sejalan dengan itu pihak Freeport baru - baru ini membantah bahwa mereka sudah menyepakati poin tertentu dalam upaya renegoisasi dengan pemerintah seperti yang sebelumnya di katakan oleh Menko Perekopnomian, Hatrta Rajasa.


Alhasil hingga detik ini, renegoisasi hanya menjadi komoditas politik yang berjalan dari satu pernyataan ke pernyataan lainnya tanpa hasil yang konkrit buat rakyat. Amanah UU tahun 2009 yang memberi tenggat hingga tahun ini agar Renegoisasi dijalankan nampaknya juga terabaikan begitu saja. [musashi]
 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU