Dewi Aryani : Mandegnya Renegosiasi Bukti Arogansi Freeport

Jakarta, Seruu.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dewi Aryani menilai kemandekan proses renegosiasi antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport mencerminkan arogansi perusahaan penghasil emas terbesar di dunia itu.


"Kasus mandeknya renegosiasi mencerminkan Freeport memang tidak ada niat baik. Harga diri bangsa ini diinjak-injak tanpa daya apa pun yang bisa dilakukan untuk melawan arogansi Freeport," kata Dewi dalam pesan tertulis merespons kemandekan perundingan kembali antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia, Sabtu (28/7/2012).


Saat ini, kata Dewi, Pemerintah mengajukan enam butir renegosiasi, yakni perihal luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara atau royalti, kewajiban pengolahan dan pemurnian, kewajiban divestasi, dan kewajiban penggunaan barang dan/atau jasa pertambangan dalam negeri.


Dari keenam butir renegosiasi tersebut, lanjut Dewi, hingga saat ini hanya butir kenaikan royalti emas yang disetujui oleh PT Freeport. Royalti emas yang awalnya hanya sebesar 1 persen naik menjadi 3,75 persen dari harga jual per ton.


"Royalti itu sebenarnya sangat tidak signifikan bagi negara," kata anggota Komisi VII (Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, dan Lingkungan) itu.


Langkah renegosiasi yang dilakukan Pemerintah dengan Freeport itu, menurut dia, seharusnya menjadi momentum untuk mereposisi sektor energi di Indonesia.


Seperti yang diketahui, kata Dewi, sektor energi di Indonesia sampai saat ini masih dirundung oleh ketidakjelasan orientasi pengelolaan. Pemerintah terkesan setengah-setengah menanam keseriusan untuk membawa sektor energi sebagai sektor yang seharusnya menjadi prioritas.


Padahal, menurut dia, jika Pemerintah memahami dengan benar bahwa energi memiliki interkonektivitas yang kompleks dengan berbagai sektor kehidupan yang lain, seharusnya niatan untuk mereposisi sektor energi sebagai "leading sector" tidak lagi setengah-setengah.


Ia berpendapat kegagalan menciptakan kondisi ketahanan energi di dalam negeri akan menimbulkan eksternalitas negatif kepada sektor lainnya, kemudian akan mengganggu berjalannya proses pembangunan.


"Keterkaitan energi dengan berbagai sektor lain, seperti ekonomi, politik, lingkungan, dan sosial menempatkan energi sebagai sebuah hal yang keberadaannya perlu diposisikan dalam ruang lingkup kebijakan prioritas," katanya menandaskan.


Namun kenyataannya, kata Dewi, sikap Pemerintah yang selama ini mengesampingkan kebijakan energi dibandingkan dengan kebijakan lainnya menuai hasil berupa kelangkaan energi yang salah satu sebabnya adalah kesalahan dalam tata kelola energi.


Tidak hanya persoalan kelangkaan energi, Pemerintah juga tidak mampu menjalankan amanah dalam konstitusi, yaitu UUD 1945, khususnya Pasal 33 Ayat (2) yang mengamanahkan peran Pemerintah sebagai penanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah tambang emas yang saat ini dikelola Freeport, demikian Dewi Aryani. [csr/ndis]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU