Dituding Jadi ATM Partai Politik, KPK Didesak Usut Korupsi Pertambangan
Ilustrasi (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera mengusut kasus korupsi di sektor pertambangan. Hal ini menjadi penting lantaran sektor pertambangan selalu digunakan sebagai mesin uang untuk biaya kontestasi politik seperti pemilu dan pemilihan kepala daerah. Sektor pertambangan juga dinilai menjadi mesin uang bagi pejabat daerah maupun pusat.

Demikian rilis yang diterima redaksi Seruu.com, Senin (30/07/2012) dari Masyarakat Anti Tambang Indonesia (MATI). Bahkan, dalam rilis tersebut mereka secara gamblang menuding lima partai poltik papan atas, turut menikmati duit 'kotor' dari sektor pertambangan itu.

"Lima partai besar Demokrat, PDIP, Golkar, Gerindra, PAN sudah terang-terangan gunakan tambang sebagai modal ongkos kampanye," tulis rilis tersebut.

Dalam rilis itu juga ditulis bahwa kasus korupsi di sektor pertambangan membutuhkan peerhatian lebih dari KPK. Sebab, Dari 10.566 izin usaha pertambangan (IUP) yang ada, baru 4.151 izin yang dinyatakan tidak bermasalah alias clean and clear. Dan sekitar 6.415 izin tambang yang masih bermasalah. "Dari hasil tersebut banyak  bupati dan walikota tersangkut Korupsi." lanjut rilis dimaksud.

Sementara itu, mereka juga menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkesan setengah hati dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini terbukti ketika KPK selalu dilemahkan saat akan membongkar kasus korupsi kelas kakap.

"Proses pemandulan kepada KPK terjadi. Disaat semangat menghabisi korupsi, ijin pembangunan gedung baru dihalang-halangi. Seakan Presiden SBY setengah hati melakukan bersih bersih korupsi diseluruh sektor," tulisnya.

Atas dasar itulah, Masyarakat Anti Tambang Indonesia meminta agar KPK segera membongkar kasus korupsi di sektor pertambangan, dan mendesak Abraham Samad untuk segera bertindak.

"Kami mendukung atas pembangunan gedung KPK dengan syarat utamakan kasus korupsi di sektor tambang. Presiden SBY agar tidak setengah hati untuk mencopot kepala daerah dan pemerintah daerah dalam kasus korupsi pertambangan," demikian rilis dimaksud. [nurholis]
 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU