Daeng: APBN 2,3 Triliun Untuk Membeli Saham Newmont Bisa Nyatakan SBY Sebagai Koruptor!
Direktur IGJ, Salamuddin Daeng (Foto: Ain/ Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.com - Mahkamah Konstitusi ahirnya menolak gugatan pemerintah terkait pembelian 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) maka pembelian saham senilai Rp 2,3 triliun yang menggunakan anggaran negara dan dana Perusahaan Investasi Negara (PIP), melanggar UU 17 2003 tentang keuangan negara. Hal ini disampaikan pengamat petambangan sekaligus Direktur IGJ, Salamuddin Daeng kepada Seruu.com (31/7/2012).

"Pembelian 7% saham newmont tersebut cacat dikarenakan tanpa persetujuan DPR, dimana SBY menggunakan uang negara APBN tanpa persetujuan parlemen. Tindakan pemerintahan SBY seharusnya dapat dikategorikan korupsi, karena terindikasi merugikan keuangan negara", tegas Daeng.

Menurut hemat Daeng, idealnya pemerintahan SBY harus mengerahkan BUMN baik sendiri-sendiri maupun holding serta bergabung dengan pemerintah daerah melalui BUMD untuk membeli saham Newmont. Namun langkah tersebut tidak dilakukan dari awal oleh SBY yang mengakibatkan saham newmont sebagian besar jatuh ke tangan Group Bakri.

Saat ini perusahaan Group Bakrie yakni PT Multi Daerah Bersaing (PT MDB), yang merupakan anak perusahaan Bakrie Group menguasai 24 persen sahan Newmont. Pemerintah melalui PIP menguasai 7 persen secara menyalahi UU. Kedepan tidak menutup kemungkinan 7 persen akan jatuh kembali ke tangan Bakrie Group. Seharusnya semua saham jatuh ke tangan perusahaan negara melalui BUMN.

"Dengan kekalahan tersebut dapat disimpulkan, SBY harus diadili atas kegagalannya melakukan divestasi atas 51 persen saham newmont sebagaimana amanat UU dan kontrak karya (KK). Juga atas kesalahannya dalam menggunakan uang negara Rp 2,3 triliun untuk membeli saham newmont yang menyebabkan negara dirugikan", jelasnya.

Selain itu, Daeng juga berpendapat Pemerintahan SBY harus bertanggung jawab apabila sisa 7% saham Newmont jatuh ke tangan group Bakrie, yang telah menggadaikan kekayaan negara dan bangsa indonesia sebagai jaminan utang ke sindikasi keuangan internasional. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU