APEMINDO : Keputusan MK Sudah Tepat, Pemerintah Punya Itikad Buruk Dalam Divestasi Newmont
Poltak Sitanggang, Ketua Umum APEMINDO (foto : Saifullah Halim/ Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan pemerintah untuk membeli 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara tanpa izin DPR dinilai oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), Poltak Sitanggang sebagai putusan yang teapt dan sudah seharusnya.


"Saya menilai keputusan Mahkamah Konstitusi itu sudah sangat tepat dan sudah seharusnya seperti itu adanya. Siapapun termasuk pemerintah harus tunduk pada UU yang mengatur kehidupan bernegara di Indonesia," ujarnya dalam pesan tertulis kepada seruu.com, Rabu (01//2012).
 

Menurut Poltak, upaya pemerintah yang mencoba menggunakan uang rakyat (APBN) tanpa persetujuan DPR sudah mengisyaratkan itikad buruk pemerintah dalam hal divestasi saham Newmont dan merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang yang fatal dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.


"Pembelian saham harus lewat persetujuan DPR, karena dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk membeli saham itu berasal dari APBN. Sehingga sesuai prosedur harus taat pada UU APBN yang mengamanatkan semua penggunaan uang negara harus atas persetujuan DPR. Nah buat saya ini menunjukan ada itikad buruk dari pemerintah dan bentuk pelanggaran UU yang fatal yang dilakukan pemerintah," tegasnya.


Ia kemudian menunjuk bahwa tindakan menyembunyikan penggunaan triliunan uang negara tanpa persetujuan DPR tersebut jelas merupakan motif yang patut diusut dan dicurigai dari pemerintah. "Kalau normal saja memang tidak bisa, kenapa rupanya, kalau mereka (pemerintah -red) memang merasa benar," tandasnya.


Seperti diketahui MK telah menolak permohonan pemerintah dalam putusan yang dibacakan Selasa kemarin di gedung Mahkamah Konstitusi. Putusan MK tersebut, menurut pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Harry Azhar Aziz sekaligus menandai berakhirnya sengketa pembelian sisa divestasi saham PT NNT antara pemerintah dengan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB).


"Putusan Majelis Hakim MK siang tadi menolak permohonan pemerintah membeli sisa divestasi saham PT NNT tanpa persetujuan DPR. Ini sangat penting karena tidak ada lagi persoalan ataupun halangan bagi daerah untuk membeli saham tersebut," kata Harry Azhar Azis, saat dihubungi wartawan, Selasa (31/7).


Harry menjelaskan, keinginan daerah untuk membeli sisa divestasi Newmont bertujuan untuk kepentingan daerah yang lebih besar dan bargaining yang lebih tinggi dari daerah penghasil, sempat tertunda.


"Pasalnya, pemerintah pusat ngotot untuk membeli saham, walaupun ditentang DPR karena menggunakan dana PIP dan tidak meminta izin DPR. Audit yang dilakukan BPK tidak dihiraukan pemerintah, malah kisruh berlanjut dan akhirnya pemerintah membawa soal ini ke MK," ungkap Harry Azhar Aziz. [musashi]


 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU