Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik Minta Pemerintah Beberkan Dokumen Kontrak Karya Pada Publik
Ketua Umum Repdem (PDIP), Masinton Pasaribu (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Alotnya renegosiasi KK membuat pesimis beberapa yang tertuang dalam acara rembuk bersama "Kontrak Karya Freeport, Keterbukaan Informasi & Kedaulatan Nasional" kemarin lusa. Salah satu tokoh tersebut adalah Masinton Pasaribu (Ketua Umum Repdem (PDIP). Saat dihubungi Seruu.com siang tadi (1/8/2012), Masinton mengaku renegosiasi KK sudah harus diganti dengan nasionalisasi namun ia menilai pemerintah RI tidaj akan berani melakukan ini.

"Langkah itu yang harus ditempuh tapi bagaimana pemerintahnya ngebebek begini, nggak akan berani terapkan nasionalisasi, yang moderat-moderat saja nggak bisa apalagi mau nasionalisasi", cetusnya.

Dari 6 poin yang harus direnegosiasikan diantaranya luas wilayah pertambangan, perpanjangan kontrak, penerimaan negara/royalti, pemurnian/ bikin smelter, kewajiban divestasi, kewajiban menggunakan barang pertambangan dari dalam negeri cuma satu yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia  yaitu masalah royalti. Hal ini tentunya menimbulkan penilaian sendiri menurut Masinton.

"Itu aja pemerintah tidak tegas, sehingga ada 6 poin yang harus direnegosiasikan, nampak kan betapa tidak sungguh-sungguhnya pemerintah mengambil langkah konkrit dalam rangka kepentingan nasional bangsa indonesia", kata ia.

Maka dari itu, rembuk bersama yang diadakan di Jl. Veteran, Jakarta Senin (30/7) kemarin Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YPPIP) meminta terhadap kementerian ESDM, beberapa informasi yaitu:

- Daftar kontrak karya pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang beroperasi di indonesia saat ini.

- Salinan kontrak karya pemerintah RI dengan PT.Freeport, PT. Kalimantan Timur Prima Could, PT. Newmont Mining Corporation, dann PT. Cevron .

"Ini permintaannnya dan semua ini dikabulkan oleh komisi informasi, agar ESDM  memberikan kepada yayasan YPPIP. Artinya kalau ini sudah diberikan, ini menjadi dokumen publik, dan bukan menjadi informasi yg dirahasiakan lg. Yang isinya bagi hasil atau cost recovery", ujar Dono Prasetyo dari Komisi Informasi Pusat RI (KIP) kemarin. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU