Pengamat Pertambangan Nyatakan PIP Tak Layak Beli Saham Divestasi Newmont
Direktur IGJ, Salamuddin Daeng (Foto: Ain/ Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.com - Setelah diputuskan Selasa (31/7/2012) lalu yang dibacakan Ketua MK Machfud MD, MK memutuskan untuk menolak keseluruhan permohonan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang diwakili Menteri Keuangan, terhadap DPR.

MK berpendapat dana yang digunakan dalam pembelian 7% saham Newmont merupakan dana negara yang penggunaannya harus atas persetujuan DPR. Meski dibeli melalui Pusat Investasi Pemerintah, anggaran itu tetap harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Institute for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, dengan tegas mengatakan bahwa Presiden SBY seharusnya bahwa pengeluaran uang negara dari APBN yang sedemikian besar haruslah melalui persetujuan DPR.

"Entah alasan apa tiba-tiba pemerintah membeli 7% saham divestasi tahap akhir, dan lagi-laggi tidak menggunakan BUMN tapi malah menggunakan PIP, yang uangnya bersumber dari APBN", ucapnya saat dihubungi sore tadi (4/8/2012).

Nyatanya, lanjut Daeng, PIP selama ini adalah perusahaan yang memang ditugaskan pemerintah untuk menjual aset negara melalui privatisasi. Maka SBY sebaiknya menggunakan BUMN seperti Antam atau lainnya, karena PIP tidak pernah concern di pertambangan.

" Kenapa PIP disuruh beli Newmont? Mereka tidak pernah nambang, semestinya Antam atau perusahaan BUMN tambang lainnya", ucapnya.

Daeng melanjutkan, "SBY memang senang buat masalah, mestinya pemerintah menggunakan BUMN untuk beli saham Newmont, termasuk saham-saham yang dikuasasi Bakrie. Dengan demikian negara memiliki kontrol atas saham Newmont".[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU