Renegosiasi Akan Alot Karena Banyaknya Aturan Khusus di Luar UU
MS Marpaung

Jakarta, Seruu.com - 27 Juli 2012 lalu Dirjen Minerba, Thamrin Sihite menuturkan dari 6 poin yang direnegoisasi dalam dengan Freeport  mulai luas wilayah, divestasi, penerimaan negara (royalti), perpanjangan kontrak dan jasa namun belum ada kemajuan yang signifikan hal ini dikarenakan Freeport masih belum juga menyetujui batas wilayah dan juga tidak mau melakukan divestasi saham, hanya mau mengajak daerah bekerja sama

Menurut mantan Dirjen Teknik Lingkungan KESDM MS Marpaung, renegosiasi tentu akan sangat alot karena kehormatan dan kesucian kontrak harus dihargai dan itu ada sejak awal.  Dalam hal ini pemerintah kesulitan mau menetapkan, terlebih bila rakyat menuntut pemerintah dan marah lagi.

"Harusnya pemerintah terhadap kontrak karyaitu lebih diarahkan kepada hal -hal yang lumrah, misalkan royalti wajarnya berapa. Begitu royalti dinaikkan nanti pajaknya di PKP2B tinggi, pastinya PKP2B juga akan minta akhirnya untuk disesuaikan. Karena pajak badan itu sekarang cuma 28% padahal dulu sudah 45%", jelas Marpaung semalam saat dihubungi Seruu.com (6/8/12).

Marpaung menambahkan, dari sisi Freeport sendiri akan takut bila renegosiasi tersebut akan membuat saham perusahaan mereka di New York akan turun apalgi kalau lahan pertambangan mereka dikurangi sesuai poin renegosiasi.

"Kan sudah diuangkan disana dalam bentuk saham, nanti bisa harga sahamnya turun. Mereka merasa kontrak ini harus dihargai dan sudah diatur sedemikian rupa jadi salah stu dari situ adalah hal yang menyangkut luasnya unsur tambang. Kalau dari pemerintah adalah unsur UU-nya kan, di dalam UU dia harus direnegosiasi dari berbagai aspek. Artinya mereka mereka menuntut beberapa hal harus direnegosiasikan karena sudah diatur dalam UU", tuturnya.

Marpaung melihat banyak aturan main khusus di luar UU yang berlaku dalam KK sekarang sehingga UU tidak lagi dipaksakankarena di luar kekuasaan. Tentu pemerintah akan sulit menerapkan yang mana meskipun dalam UU dinyatakan Kontrak Karya harus disesuaikan dengan UU Minerba, sampai akhirnya pemerintah tetapkan 6 poin.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU