AKG Tuntut MK Batalkan UU 38 Tahun 2008 tentang ASEAN Charter dan Tegakkan kembali kedaulatan bangsa, Negara dan Rakyat Indonesia!
Salamuddin Daeng (Foto: Ain/Seruu.com)
Kami mendesak MK untuk memenangkan gugatan pemohon sebagai dasar bagi Indonesia untuk kembali berdiri diatas kedaualatannya dan tidak menjadi ajang pertarungan modal internasioal melalui ASEAN. Indonesia harus belajar dari kesalahan Uni Eropa (EU), sebagai bukti bahwa regionalisme ASEAN yang meniru dari konsep EU adalah tindakan yang konyol dan membahayakan - Salamuddin Daeng

Jakarta, Seruu.com - Sudah setahun lebih Judicial Review (JR) yang diajukan  Aliansi Keadilan Global (AKG) tentang UU 38 tahun 2008 tentang ratifikasi Asean Charter (Piagam Asean) digantung oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dari sini AKG menilai bahwa MK melanggar prinsip peradilan cepat dan murah.

Asean Charter sendiri adalah perjanjian internasional pada tingkat regional ASEAN yang ditandatangani 2007 dan merupakan landasan pemberlakuan pasar bebas ASEAN. Berdasarkan ASEAN charter, ASEAN melakukan perjanjian perdangangan bebas dengan China, Korea, Jepang dan  negara serta kawasan lainnya di dunia. Akibat ASEAN Charter Indonesia menderita kerugian cukup besar hingga hari ini. Demikian seperti disampaikan Salamuddin Daeng, anggota Anggota AKG, Selasa (8/8/2012) malam.

"Dalam kasus perjanjian ASEAN dengan China dalam kerangka Asean China Free Trade Agreement (FTA), Indonesia menderita kekalahan yang besar dalam ekonomi. Dan tindakan MK yang menunda memutuskan perkara ini patut diwaspadai,  mengingat dalam berbagai kasus JR UU yang berkaitan dengan ekonomi, seperti UU 25 tahun 2007 tantang Penanaman Modal dan UU Sumber Daya Air, UU Ketenagalistrikan, para pemohon telah dikalahkan secara telak. MK tampaknya lebih banyak menggunakan dalih-dalih neo liberal dalam mengalahkan para pemohon," jelas Daeng dalam berita tertulis yang dikirim kepada Seruu.com.

Daeng menegaskan, UU ratifikasi piagam ASEAN harus segera dibatalkan karena dianggap telah  merampas kedaulatan negara. MK juga tidak boleh menunda-nunda perkara ini, mengingat perdagangan bebas ASEAN sangat agresif menggerogoti kedaualatan negara.

"Kami mendesak MK untuk memenangkan gugatan pemohon sebagai  dasar bagi Indonesia untuk kembali berdiri diatas kedaualatannya dan tidak menjadi ajang pertarungan modal internasioal melalui ASEAN. Indonesia harus belajar dari kesalahan Uni Eropa (EU), sebagai bukti bahwa regionalisme ASEAN yang meniru dari konsep EU adalah tindakan yang konyol dan membahayakan," tandasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU