Direktur IRESS, Presiden Harus Kerahkan Polri dan Kejaksaan Untuk Tangani Pencaplokan Lahan Tambang Negara
Direktur IRESS, Marwan Batubara
Pencaplokan umumnya dilakukan oknum pejabat daerah bekerjasama atau berperan menjadi antek pengusaha/kontraktor. Oknum pengusaha mendukung oknum pejabat meraih kekuasaan di daerah. "Direktur IRESS, Marwan Batubara"

Jakarta, Seruu.com - Modus terjadinya pencaplokan lahan negara tampaknya tidak jauh berbeda dengan modus yang terjadi pada kasus Buol, seperti dijelaskan Direktur IRESS, Marwan Batubara (10/8/12). Pencaplokan umumnya dilakukan oknum pejabat daerah bekerjasama atau berperan menjadi antek pengusaha/kontraktor. Oknum pengusaha mendukung oknum pejabat meraih kekuasaan di daerah.
 

Sebagai imbalannya, setelah menjabat, si oknum pemda memberi kemudahan konsesi bagi oknum pengusaha, termasuk menyerahkan aset-aset negara. Diduga praktek KKN ini berlangsung masif dalam kasus-kasus penyelewengan lahan pertambangan beberapa BUMN seperti Bukit Asam, Antam, Pertamina dan Timah.

 

“Memang sejauh ini belum ada aset negara yang dapat diselamatkan dari tindak pencaplokan. Gugatan BUMN yang umumnya cukup banyak didukung oleh berbagai kalangan masyarakat, baik pusat maupun daerah, selalu kalah di pengadilan. Sementara lembaga negara yang seharusnya berperan menegakkan hukum dan melindungi aset negara tidak mampu atau tidak mau menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Presiden, Menteri-menteri terkait, Polisi, DPR, DPRD dan Gubernur seolah-olah tidak mengetahui atau membiarkan berlangsungnya pencaplokan. Dengan begitu, rakyat pun tampaknya sudah hampir kehilangan harapan akan terselamatkannya aset negara tersebut”, jelas Marwan kepada wartawan hari ini (11/8/12).

 

Peliknya proses hukum menurutnya menyisakan harapan yaitu penyelesaian kasus oleh KPK. Meskipun faktanya, IRESS dan sejumlah kalangan dari DPR, DPD, LSM, aktivis dan mahasiswa telah melaporkan kasus Lahat dan Konut ke KPK. Namun hingga saat ini belum diperoleh informasi tentang progres pelaporan.

 

“Dalam hal ini IRESS mengajak berbagai kalangan masyarakat untuk terus berpartisipasi melakukan advokasi dan mendorong KPK menuntaskan dugaan KKN dalam kasus tersebut. Penyelamatan lahan tambang negara yang dicaplok secara sistematis dan sarat KKN merupakan ranah perjuangan bagi siapapun yang setia kepada konstitusi dan amanat penderitaan rakyat”, tuturnya.


Bhkan fakta berbeda didapat, selalu kalahnya BUMN di pengadilan yang dinilai Mrwan karena banyaknya mafia hukum yang memicu terjadinya suap-menyuap dan bila BUMN melakukan hal uyang sama maka bisa saja menjadi objek untuk korupsi di KPK. Di sisi lain, kontraktor akan melakukan segala karena ini sangat menguntungkan.

 

“Ini kolusinya sudah sangat fatal nggak ada harapan lagi, kecuali memang ada sikap yang tegas dari pemerintah terutama presiden, ini aset negara yang perlu dilindungi maka pemerintah dan presiden mestinya kan bisa memerintahkan aparatnya terutama kejaksaan dan kepolisian. Presiden harus mau terlibat aktif untuk tuntaskan kasus ini, kemmudian DPR jalankan fungsi pengawasan melalui pemerintah”, tegas Marwan.

 

Marwan berharap KPK benar-benar mau menuntaskan sebagaimana mereka berkomitmen atau hasil kerja terkait kasus Buol, pihaknya-pun telah menyiapkan langkah-langkah, fakta-fakta hukum yang akan segera diproses di KPK sudah laporkan sebelumnya.

 

“Disana presiden sudah bisasecara nyata melihat kerugian negara dan daerah, maka perintahkan polri dan kejaksaan terlibat aktif dalam masalah ini. Perbaiki UU agar pencaplokan tidak berulang. Kami akan tagih perkembangan kasus ini setelah lebaran ke KPK, lalu ke DPR sampaikan rekomendasi kita”, tandasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU