Pengamat dan Ahli Hukum Tuntut Keterbukaan Renegosiasi KK Juga Peran DPR
Marwan Batubara (Istimewa)
Kalau kapatuhan mereka terhadap UU akan mempengaruhi harga saham mereka disana itu urusan dia, kita punya hak sebagai negara ini ada yang harus dijalankan dalam bentuk peraturan dan dia harus tunduk terhadap ini, terserah dia mau seperti apa. Jangan kita cuma gara-gara saham dan kepentingan bisnis mereka kita jadi korbankan rakyat dan negara ini. Sudah jelas dasarnya UUD 45 - Marwan Batubara

Jakarta, Seruu.com - Saat ini belum terlihat proses yang mengarah kepada renegosiasi Freeport selesai tahun 2012, dan tidak diperpanjang oleh karena itu sangat wajar dan pantas PT Freeport memasang Platform item yang dinegosiasikan jauh di bawah harapan pihak Indonesia. Direktur IRESS, Marwan Batubara mengatakan renegosiasi ini akan sulit karena pemerintah tidak tegas dan berani.

Freeport sebagai kontraktor juga bangkang karena takut rugi dengan cara berlindung di balik kesucian kontrak. Tapi Marwan menilai dibalik itu terutama Freeport dan Newmont bisa saja yang menjadi dasar mereka untuk membangkang karena di back up oleh negaranya, dan sebaliknya pemerintah tidak berani berhadapan dengan mereka karena sama halnya berhadapan dengan Amerika Serikat.

“Kalau kapatuhan mereka terhadap UU akan mempengaruhi harga saham mereka disana itu urusan dia, kita punya hak sebagai negara ini ada yang harus dijalankan dalam bentuk peraturan dan dia harus tunduk terhadap ini, terserah dia mau seperti apa. Jangan kita cuma gara-gara saham dan kepentingan bisnis mereka kita jadi korbankan rakyat dan negara ini. Sudah jelas dasarnya UUD 45,” tegas Marwan ketika dihubungi,  Senin (13/8/12) pagi tadi.

Dengan kondisi seperti ini Marwan mewajarkan bila banyak masyarakat yang menuntut keterbukaan renegosiasi dari pemerintah. Tak hanya rakyat, Marwan berpendapat DPR-pun juga seharusnya menuntut hal yang sama karena dengan begitu akhirnya pemerintah memiliki posisi tawar yang kuat di hadapan kontraktor.

“Kalau justru sembunyi-sembunyi itu rawan manipulasi, tidak kuat berhadapan dengan negosiator. Kita harus tuntut keterbukaan, tanda-tanda keraguan dan ketidaktegasan,” ucapnya.

Hal serupa disampaikan ahli hukum IGJ, Ahmad Suryono. Ia menyatakan renegosiasi ini pasti akan alot karena ada bargaining sendiri dari mereka, bahkan Suryono menagtakan  ketika terjadi kemacetan dalam renegosiasi DPR selaku legislatif langsung memberikan teguran kepada pemerintah ataupun mengirimkan hak angket serta mempertanyakan mengapa susah melakukan renegosiasai dan apa masalahnya.

“Publik berhak tahu karena selama ini kan nggak pernah tahu bagaimana negosiasinya, apa hasil dan kendalanya selama ini apa juga nggak pernah tahu karena tidak terbuka tiba-tiba udah deal, dan disepakati. Peran NGO juga penting, mereka harus follow up dan desak agar ini terbuka, ini diimbangi oleh DPR dengan memberikan kritisi-kritisi baik dalam kewenangan formal maupun informalnya. DPR ini belum maksimal jalankan dan berikan teguran, malah masih diam-diam saja”, jelas Suryono ketika dihubungi wartawan  Senin (13/8/12) siang tadi. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU