Banyaknya Pencaplokan Lahan Pertambangan, Sonny Keraf Sarankan Cabut UU Otda Ketimbang Amandemen UU Minerba
Sonny Keraf (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Pada rapat kordinasi bidang ESDM dan BUMN di Kantor Pusat Pertamina Jakarta (7/8/2012) lalu Presiden SBY mengatakan sangat kecewa atas kinerja pemerintah daerah yang mengeluarkan ijin tambang tanpa mengakaji dampak yang akan timbul. Disebutkan terdapat ribuan ijin tambang bermasalah yang telah diterbitkan oleh bupati-bupati yang menyisakan bom waktu. Karena itu SBY mengatakan akan mencabut wewenang bupati menerbitkan ijin tambang, dan menyerahkannya kepada gubernur.

Direktur IRESS yang juga pengamat pertambangan mempertanyakan apakah sedemikian mudah untuk mengalihkan wewenang tersebut. Sebab, wewenang penerbitan ijin oleh bupati telah ditetapkan dalam pasal 37 UU No.4/2009. Pencaplokan lahan pertambangan milik BUMN bentuk pelanggarannya sudah jelas menurutnya, bahkan merupakan pelecehan atas kebijakan dan ketetapan kepala pemerintahan juga gamblang. Namun pihaknya kembali mempertanyakan mengapa Presiden tidak segera memerintahkan kementerian terkait, aparat kepolisian dan kejaksaan untuk menuntaskan penyelewengan tersebut.

 "Apakah ketentuan UU bisa dengan mudah dirubah oleh Presiden tanpa mengamandemen UU tersebut dan melibatkan pembahasan dengan DPR? Niat baik tersebut memang patut dihargai. Namun mengapa tidak segera melakukan tindakan korektif atas pelanggaran hukum yang telah berlangsung dan ada di depan mata?", ucapnya kepada Seruu.com saat dihubungi 2 hari lalu (12/8/12).

Sonny Keraf, Mantan Ketua Panja RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara hari ini, Selasa (14/8/12) menyampaikan kepada Seruu.com bahwa bukan UU no 4 th 2009 yang harus diamandemen dulu tapi lebih dahulu mencabut UU Otda,  menurutnya selama UU Otda masih seperti itu tidak akan bisa mengubah UU no 4 karena UU no 4 menerjemahkan atau menyinkronkan isinya dengan UU Otda yaitu kewenangan ijin dan lainnya ada di bupati dan walikota.

"Kalau lokasinya berada di 1 Kabupaten atau Kotamadya, kalau itu ada di lebih dari satu kabupaten maka itu kewenangan gubernur, kalau ada di 2 propinsi atau lebih maka ada di pusat", tegas Sonny Keraf.

Sonny berpendapat jika ingin menarik semua kewenangan yang berkaitan dengan SDA ke dalam kewenangan pusat sebagaimana kewenangan lain yang telah ditentukan dalam UU akan menimbulkan perdebatan yang seru, hal ini karena UU Otda sudah dimaksudkan untuk memungkinkan daerah mengembangkan ekonominya yang bertumpu pada SDA tersebut. Saat ini menurutnya yang mungkin bisa dilakukan adalah bagaimana pemerintah pusat memainkan peran controlnya.

"Dalam UU no 4 pemerintah pusat tetap punya tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mengeluarkan ijin-ijin usaha pertambangan, dan harus diperkuat termasuk juga pedoman yang dikeluarkan pemerintah pusat bagaimana mengeluarkan IUP agar tidak jor-joran", kata Sonny ketika dimintai penjelasan Selasa (14/8/12).

Yang kedua, Sonny juga menuturkan dalam Pasal 5 UU no 4 th 2009 pemerintah juga punya kewenangan dalam kaitan dengan kepentingan nasional menetapkan semacam kuota produksi tiap komoditas pertahunnya di tiap propinsi, sehingga tidak boleh IUP tersebut melebihi kuota yang ditentukan. Namiun kendalanya bila kewenangan diambil alih sepenuhnya ijin untuk SDA akan mendapat resistensi besar dari daerah walaupun mengakui adanya pemberian IUP sebanyak-banyaknya yang mengakibatkan eksploitasi tambang besar-besaran dan kerusakan pada lingkungan.

"Kuota tadi juga harus liat dari sisi lingkungan, kalau tidak cabut Otda, kepala daerah akan gugat ke MK karena amanah UU Otda seperti itu kalau kita ambil kembali tidak bisa. Lagi-lagi harus ada pengawasan dari pemerintah pusat dalam peran inspektorat tambang, dan tetap dalam pengawasan karena pemda belum tentu punya inspektur-inspektur tambang yang handal", tutupnya. [Ain]

KOMENTAR SERUU