Sonny Keraf: Pemerintah Tidak Buka Proses Renegosiasi Kepada Publik Karena Takut Tidak Menghasilkan
Sonny Keraf (Istimewa)
Memang karena bentuk awalnya KK dan jelas di UU no 4 tahun 2009 dikatakan penyesuain ini harus duduk bersama, bentuknya tetap KK nanti tapi dalam duduk bersama bukan untuk tarik menarik kedua belah pihak. Namun pemerintah dan kontraktor melihat enam poin yang harus direnegosiasikan dan secepatnya disesuaikan dengan UU no 4 tahun 2009 - Sonny Keraf

Jakarta, Seruu.com - Tidak adanya keterbukaan informasi tentang renegosiasi Kontrak Karya (KK) memang menjadi masalah yang cukup krusial terlebih belum ada hasil yang menunjukkan kemajuan dari proses renegosiasi tersebut.

Pemerintah telah mengajukan enam butir renegosiasi, yakni terkait luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara atau royalti, kewajiban pengolahan dan pemurnian, kewajiban divestasi, dan kewajiban penggunaan barang atau jasa pertambangan dalam negeri.

Dari keenam butir renegosiasi tersebut, hingga saat ini hanya butir kenaikan royalti emas yang disetujui PT Freeport. Royalti emas yang awalnya hanya sebesar 1 persen setuju dinaikkan menjadi 3,75 persen dari harga jual per ton, yang sebenarnya sangat tidak signifikan bagi negara.

Mantan Ketua Panja  RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara Sonny Keraf kembali memberikan peringatan kepada Pemerintah bahwa mereka  harus berani dan tegas terhadap kontraktor karena ini merupakan perintah UU. Sonny juga menegaskan bahwa semua investor darimanapun harus tunduk pada UU yangg berlaku di Indonesia, hal tersebut disampaikannya saat dihubungi wartawan, Selasa (14/8/2012) kemarin sore.

"Memang karena bentuk awalnya KK dan jelas di UU no 4 tahun 2009 dikatakan penyesuain ini harus duduk bersama, bentuknya tetap KK nanti tapi dalam duduk bersama bukan untuk tarik menarik kedua belah pihak. Namun pemerintah dan kontraktor melihat enam poin yang harus direnegosiasikan dan secepatnya disesuaikan dengan UU no 4 tahun 2009," tegas Sonny Keraf.

Sonny menambahkan, keterbukaan dalam divestasi dan royalti tidak boleh ditutupi oleh pemerintah, dalam hal ini peran DPR sebagai pengawas paling tidak harus diberi laporan perkembangan oleh pemerintah karena bentuknyapun masih seperti KK. Dengan keterbukaan ini publik diharapkan tahu apa yang sedang berlangsung.

"Peran NGO dan masyarakat harus didengarkan pemerintah karena mereka juga sebagai rakyat, renegosiasi ini juga menyangkut kepentingan Indonesia terkait UUD 1945 pasal 33. Malah saya melihat pemerintah bermksud tidak cepat-cepat membuka hasil dan proses renegosiasi ini karena takut mempengaruhi proses yang ada di sana. Namun kita mengharapkan Freeport lebih kooperatif, karena pasti mereka nyalinya akan mengkerut dan justru tidak menghasilkan bila masyarakat atau media tahu duluan," tandasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU