Aneh, Kemenaketrans Mendapat Laporan Kepala Disnaker Sultra Korban PHK Tambang Hanya 125 di Sulteng
Aksi Buruh Tambang di Palu (Foto: Aim/Seruu.com)
Nama perusahaan tersebut PT. XXX, setelah laporan PHK tersebut masuk ke Disnaker Sultra kemudian dimediasi oleh kepala dinas setempat melalui musyawarah tripartid, dari laporan yang ada Disnaker siap mengantisipasi bila memang ada PHK massal - Dita Sari

Jakarta, Seruu.com -  Dita Sari, Staf Khusus Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi minggu kemarin tepatnya 3 Agustus 2012 menyatakan sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Tengah. Namun Dita menyampaikan berdasar keterangan yang didapatnya dari Kepala Disnaker Sulteng bahwa tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap buruh pertambangan di Sulawesi Tengah.

Rabu (15/8/12) Dita menuturkan bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara, ia pun menyatakan memang telah terjadi PHK di Sultra berdasar laporan yang diterima dari Kepala Disnaker hanya ada 125 orang pekerja tambang yang di-PHK dari salah satu perusahaan disana, dan persoalan tersebut sudah dibicarakan dengan pekerja dan perusahaan siap memberikan pesangon sesuai permintaan pekerja.

"Nama perusahaan tersebut PT. XXX, setelah laporan PHK tersebut masuk ke Disnaker Sultra kemudian dimediasi oleh kepala dinas setempat melalui musyawarah tripartid, dari laporan yang ada Disnaker siap mengantisipasi bila memang ada PHK massal," ucap Dita,  Rabu (15/8/2012).

Memang mengejutkan, bila statement Dita ini dibandingkan dengan data PHK massal buruh tambang saat gelar data pekerja tambang di DPR oleh Spartan beberapa waktu lalu depan Komisi IX yang mencakup domain ketenagakerjaan. Selain PHK,  Spartan juga memberikan update kerugian perusahaan tambang yaitu Rp47.590.000.000.000 atau Rp4, 6 triliun lebih. Juanforti sSilalahi, Central Informasi dari Spartan yang ditemui Seruu.com di Komisi IX DPR RI, Senin (25/6/2012) menyatakan sudah 499 perusahaan di 6 provinsi, sudah ada PHK 235 ribu karyawan dan belum termasuk di Halmahera.

Dita menambahkan, Kepala Disnaker tak hanya siap mengantisipasi bila terjadi PHK massal nanti tapi ia juga memberikan beberapa usulan yang mereka minta segera disampaikan kepada kementrian ESDM. Disampaikan kepada Dita sari bahwa Depnaker setuju dengan Permen ESDM no 7 dan 11 th 2011 karena dinilai positif juga mendongkrak industri dalam negeri dan lapangan kerja,namun ia meminta agar pemerintah memberi tenggang waktu untuk pelaksanaannya karena mereka merasa belum ada sosialisasi yang cukup dari ESDM.

"Disnaker di daerah juga meminta adanya insentif dengan adanya pemberlakuan peraturan ini, karena perusahaan diminta untuk membuat industri sebagai timbal balik  tolong dikasih dari pajak, paling nggak tahun pertama atau kedua industri berjalan dikasih keringanan pajak yang nanti bisa dibicarakan dengan pemda,"tambahnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU