FITRA: Pemerintah Akan Naikan Tarif Dasar Listrik, Pukulan Telak Bagi Masyarakat Miskin
Foto Ilustrasi

Jakarta, Seruu.com - Kordinator Investigasi dan advokasi Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Fitra), Uchok sky Khadafi mengatakan pemerintah untuk tahun 2012 akan menyesuaikan TTL (Tarif Tenaga Listrik) yang dimulai bulan Januari 2013 nanti.

Bahasa penyesuaian ini, lanjut Uchok, artinya adalah akan menaikan tarif dasar listrik dan menghapus subsidi listrik secara bertahap.

Dimana, pada RAPBN 2013, alokasi subsidi listrik sebesar Rp80,3 Triliun, pada APBN 2012 sebesar Rp64,7 Triliun, dan pada APBN 2011, subsidi listrik sebesar Rp90,4 Triliun, dan subsidi pada tahun 2010 sebesar Rp57,6 Triiun.

"Selanjutnya dengan ada kenaikan listrik ini seharusnya DPR menolak kenaikan harga listrik karena akan memukul masyarakat miskin sebagai orang yang mereka wakili," tegas Uchok kepada Seruu.com melalui rilisnya, Jumat (24/08/2012).

Menurut Uchok, dengan menaikkan TTL, akan menjadi pukulan telak yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin karena menjadikan masyarakat miskin tidak akan memperoleh aliran listrik secara langsung karena harga dasarnya menjadi mahal.

Dan, lanjutnya, akan menjadi pukulan tidak secara langsung pemerintah kepada masyarakat miskin ketika, perusahaan lokal akan menaikan harga jual produk mereka di pasal lokal sehingga masyarakat kecil tidak akan dapat membeli produk tersebut.

Selain itu, Uchok menilai, para pengusaha akan kena dampaknya terhadap margin keuntungaanya yang akan menurun dratis. Untuk itu, pengusaha yang mau bertahan di Indonesia, akan melakukan rasionalisasi karyawan atau (PHK) karena keuntungaan mereka tidak mau berkurang.

Dan bagi yang PMA (Penamanam Modal Asing) atau perusahan asing akan cabut dari Indonesia, karena menganggap subsidi Listrik adalah barang mewah buat mereka.

"Maka untuk itu, jangan mentang-mentang, presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan terpilih kembali jadi presiden ketiga kalinya, maka presiden menaikan subsidi listrik dengan "seenaknya saja" tanpa mempertimbangakan kehidupan orang-orang miskin," paparnya.

Uchok berpendapat, akan lebih baik presiden dalam hal ini pemerintah untuk melakukan evaluasi PT PLN yang selama ini menerima subsidi listrik. Karena, ada kemungkinan kesalahaan manajemen dalam pengelelolaan subsidi Listrik yang dilakukan PT PLN.

Sebagai contoh, papar Uchok, subsidi Listrik tahun 2010 yang diberikan pemerintah kepada PT PLN seharusnya sebesar Rp53,6 miliar, tapi atas perhitungan PLN membengkak menjadi Rp59 Triliun, dan hasil audit BPK, realisasi subsidi PT PLN seharusnya sebesar Rp58,1 Triliun. Hasil temuannya BPK ini, pada akhirnya mendapat dari PT PLN.

Dan PT PLN hanya memperoleh subsidi sebesar Rp58,1 Triliun atau lebih tinggi realisasi sebesar Rp4,7 Triliiun atas realisasi subsidi listrik dari pagu murni tahun 2010 sebesar Rp53,6 Triliun. Namun dalam laporan keuangaan pemerintah pusat, subsidi untuk PTPLN dicantumkan sebesar Rp57,6 Triliun.

"Kemudian, alasan membengkak subsidi PT PLN disebabkan oleh biaya yang tidak seharusnya dibebankan dalam perhitungaan subsidi Listrik dan manajemen PLN masih jelek dan ambradul hal ini dilihat dari ketidakakuratan dalam pencatatan biaya produksi dan penjualan tenaga listrik," tandasnya. [cesare]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU