Disnaker Sultra Nyatakan Hanya 1 Perusahaan Tambang Lakukan PHK Terhadap Karyawannya
Ilustrasi aktivitas pertambangan (Istimewa)

, Seruu.com - Dua minggu lalu Staf Khusus Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita sari menyatakan telah  melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Tengah, namun justru hasil mengejutkan disampaikan Kepala Disnaker Sulteng bahwa tidak ada PHK terhadap buruh pertambangan sebagai dampak dari pelarangan ekspor ore yang tercantum dalam Permen ESDM no 7 dan 11 th 2012.

"Pernyataan dari kepala Dinas Tenaga kerja Sulteng tidak ada PHK, sejauh ini belum ada kasus PHK dan belum ada yang mendaftarkan PHK, jadi belum ada apapun tanda-tanda soal PHK. Jadi belum ada PHK menurut penilaian pemerintah daerah, kan Kepala Dinas wakili suara Pemerintah Daerah", jelas Dita (3/8/2012) silam.

Pernyataan dita tersebut diamini oleh Kabid Hubungan Industri dan Pengawasan Disnaker Provinsi Sultra, Magner Sinaga. Ia menegaskan kepada Seruu.com beberapa hari lalu bahwa  baru 1 perusahaan yang melakukan PHK terkait Permen 07, bahkan ia memperkirakan mungkin ada PHK hanya 1 atau 2 karyawan di Kolaka.

"Laporan yang masuk hanya PT XXX yang di Kolaka Utara, jumlah karyawan yang di PHK 115 orang, perusahaan minta kepada kami sebagai mediator sekaligus minta petunjuk apa yang harus dilakukan. Dan kami sudah koordinasi dengan Disnaker Kolaka Utara pada hari itu dan langsung juga kami selesaikan, pada Kabupaten lain belum ada laporan terkait PHK akibat Permen tersebut,"  jelasnya saat dihubungi wartawan Senin (20/8/12) lalu.

Sementara itu untuk laporan karyawan yang dirumahkan pihaknya mengaku berpatokan pada laporan kabupaten kota dengan mengeluarkan surat edaran di daerah masing-masing sebagai  langkah antisipasi, dan ia juga menuturkan sampai saat ini belum ada gejolak PHK massal sehingga bila ada informasi di luar perlu dilakukan kroscek darimana informasinya, dan apa nama perusahaan tersebut.

"Pengawasan itu ada pada kabupaten kota namun disayangkan pengawas ketenagakerjaan di Sultra ini baru ada 8 Kabupaten sementara kami punya 12 kabupaten, sehingga ada beberapa kabupaten lagi terkait langsung dengan pusat untuk hal itu. Kita dari Sultra telah menyurat kepada Kemenaketrans melaporkan kondisi hubungan industrial di Sulawesi Tenggara berkaitan dengan Spartan, kami sarankan pada Kemenaketrans permasalahan ini dapat segera dibahas dalam sidang lembaga kerjasama Tripartid Nasional, karena kami lihat ada suatu pergerakan,"tandasnya.[Ain]
 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU