Kurtubi : IUP Adalah Wujud Business to Government
Kurtubi (foto : Aini/Seruu.com )

Jakarta, Seruu.com - Sonny Keraf, Mantan Ketua Panja RUU Pertambangan Mineral dan Batu Selasa (14/8/12) menyampaikan kepada Seruu.com bahwa bukan UU no 4 th 2009 yang harus diamandemen dulu tapi lebih dahulu mencabut UU Otda.


Namun pendapatnya ini berbeda dengan yang disampaikan pengamat pertambangan, Kurtubi yang justru mengharuskan pemerintah mencabut dan merevisi UU Minerba untuk mengatasi masalah pencaplokan lahan pertambangan milik BUMN yang kerap kali terjadi akhir-akhir ini.
 
Tak hanya dicabut atau ditata ulang, Kurtubi menilai pertambangan nasional perlu direkonstruksikan kembali tata kelolanya seperti tata kelola migas dan kedepan pengelolaan tambang harus dikembalikan pengelolaaannya kepada pasal 33 UUD 45 karena saat ini UU Minerba dinilai banyak yang tidak sejalan dengan UUD 45.
 
" IUP merupakan mekanisme yang dipakai untuk menarik investor masuk. Model IUP bertentangan dengan konstitusi, karena IUP menunjukkan hubungan dengan investor itu Business to Government (B to G). Jadi hubungan pemerintah dalam hal ini diwakili pemda dan bupati dengan pihak investor, dengan mengeluarkan IUP pada investor itu berarti bila terjadi perselisihan maka pemerintah yang dijadikan pihak yang dituntut oleh investor", jelasnya ketika dihubungi wartawan Senin (27/8/12).
 
Kurtubi menambahkan situasi seperti ini akan sangat memberatkan pemerintah karena pemerintah akan rentan dituntut di arbitrase internasional, dan jika dituntut maka semua akses pemerintah bisa disandera oleh investor termasuk keduataan di luar negeri sebagai akibatdari B to G tersebut.  
 
"Jangan boleh pemerintah hubungan langsung dengan investor, otonomi bisa saja dilaksanakan namun selama menyangkut pengelolaan kekaayaan alam, migas dan tambang sebaiknya dikelola oleh pemerintah pusat melalui BUMN", tambahnya.
 
Dengan diserahkannya pengelolaan kekayaan alam kepada BUMN, Kurtubi berpendapat  bila ada tuntutan dari investor maka yang dituntut BUMN bukan pemerintah daerah. Dan tentu ini mengamankan kepentingan bupati dan gubernur di daerah agar APBD mendapat tambahan dari sektor tambang.
 
"Jadi gubernur dan bupati nggak usah ikut campur sebab kekayaan di perut bumi bukan milik pemda, bukan bupati atau gubernur, itu milik negara, BUMN bisa kerjasama dengan BUMD nantinya dan bekerjasama lalu APBD mendapat tambahan pemasukan dari BUMD tersebut", tutup Kurtubi.[Ain]

KOMENTAR SERUU