ALA: Australia dan PTTEP Harus Bertanggung Jawab Atas Pencemaran Minyak Montara di Laut Timor
Pencemaran minyak di Laut Timor (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - “Pemerintah Australia telah gagal untuk mematuhi kewajiban internasionalnya di wilayah tersebut. Akibatnya, nelayan Indonesia menanggung sebagian besar beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab  oleh PTTEP AA dan pemerintah Australia”.
 

“Pemerintah Australia memiliki tanggung jawab langsung dan berkesinam - bungan untuk membantu dalam memerangi efek dari tumpahan minyak dan akibatnya”. “ demikian anatara lain bunyi  penegasan dari Australian Lawyers Alliance (ALA)---Aliansi Pengacara Australia---tentang tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap Petaka Pencemaran Minyak Montara di Laut Timor.

Hal ini disampaikan Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni kepada wartawan di Kupang, Rabu 29 Agustus 2012 dengan mengutip isi dokumen ALA yang diterima dari jaringan YPTB di Canberra hari Minggu 26 Agustus.

ALA juga menyampaikan tiga rekomendasi kepada Pemerintah Federal Australia tentang tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap Pencemaran Minyak Montara di Laut Timor melalui sebuah panel ahli baru-baru ini.

Tiga rekomendasi tersebut kata mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia ini pertama,”dalam mengelola peningkatan bantuan pembangunan internasional Australia, harus ada pendekatan holistik untuk pengurangan kemiskinan yang diperlukan, termasuk pengkajian lingkungan yang ekstensif dan upaya yang penuh dedikasi terhadap peningkatan kesehatan kelautan.”

Kedua,”harus ada dedikasi yang merupakan bagian dari pemerintah Australia untuk melakukan upaya besar-besaran untuk membersihkan tumpahan minyak di perairan Indonesia yang terkontaminasi sampai bersih, dengan berkonsultasi dan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia,ahli ahli kelautan Indonesia dan LSM.”

Ketiga,”selain itu, kerugian yang diderita oleh masyarakat sehubungan dengan tumpahan minyak Montara,harus dikompensasi.”

Mengacu pada pengaduan YPTB kepada Komisi Penyelidik Montara dan Pemerintah Federal Australia Nopember 2009,April 2010 dan Maret 2011, “menunjukkan bahwa Australia mungkin telah melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan Nota Kesepahaman 1996 antara Pemerintah Australia dan Indonesia tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Polusi Minyak”,tambah Tanoni mengutip dokumen ALA itu.

Selain itu ALA juga mengacu pada hasil penelitian awal yang dilakukan oleh Indonesia Centre for Energy and Environmental Studies (ICEES) tentang kerugian sosial ekonomi masyarakat Timor Barat,Rote dan kepulauan sekitarnya akibat petaka tumpahan minyak Montara yang diperkirakan  mencapai $1.5 miliar dolar Australia per tahun.

Sehubungan dengan hal ini,sebagai orang Indonesia yang dilahirkan dan tinggal di Pulau Timor, merasa bangga atas kekonsistenan ALA, yang secara pribadi tidak pernah saya mengenal mereka. Akan tetapi sesungguhnya saya merasa sangat malu sebagai bagian dari sebuah bangsa yang besar ini,namun tidak mampu untuk menyelesaikan sebuah petaka lingkungan dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Australia dan PTTEP.

“YPTB akan terus dan tidak pernah akan berhenti melakukan berbagai upaya yakni langkah langkah hukum dan politik di Australia sampai tuntutan masalah lingkungan dan kemanusiaan di Pulau Timor,Rote,Sabu,Alor,Sumba,Lembata dan Flores bagian Timur ini dijawab dan diselesaikan secara profesional, transparan, independen dan kredibel”,tegas penulis buku Skandal Laut Timor,Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta.

Mengakhiri pertemuannya  dengan wartawan di Kupang, Tanoni menambahkan bahwa ada banyak sekali sorotan dan penegasan ALA yang disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Australia itu akan disampaikan lagi kepada wartawan dalam  beberapa hari akan datang ini. [Ir]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU