INDEF Pastikan Kebijakan Pengendalian BBM Subsidi dengan Stiker Tidak Akan Menghemat Hingga 3 Juta KL
Seorang pegawai perusahaan BUMN menunjukan stiker khusus pelarangan penggunaan BBM subsidi bagi mobil pemerintah, BUMN, BUMD maupun TNI dan POLRI (Foto: Ain/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Pengendalian penggunaan BBM subsidi sesuai dengan mandat Permen ESDM No 12 tahun 2012 tentang pengendalian penggunaan BBM subsidi pada tahap pertama untuk mobil-mobil pemerintah, instansi BUMN dan BUMD yang direalisasikan sejak Juni untuk wilayah Jabodetabek dan dilanjutkan dengan sosialisasi pelarangan konsumsi BBM subsidi bagi kendaraan perusahaan pertambangan dan perkebunan per-1 September 2012 besok yang juga melalui pemasangan stiker menurut Ahmad Erani Yustika belum bahkan sama sekali tidak membawa penghematan terhadap BBM.

Eksekutif Direktur INDEF ini menyimpulkan adanya permintaan tambahan kuota BBM subsidi dari pemerintah yang membuktikan tidak adanya hasil yang signifikan kebijakan pengendalian ini. Hal ini disampaikannya kepada Seruu.com sore tadi (31/8/2012).

"Untuk pertambangan dan perkebunan, kerangka berfikir aspek keadilan saja, kalau pertambangan dst notabene dimiliki oleh perusahaan besar subsdidi tidak adil, secara moral tidak dibenarkan. Tentu tidak bisa terlalu dihemat BBM karena menurut saya kewajiban itu tetap dilakukan secara moral, mereka bukan golongan yang berhak  mnerima subsidi", jelas Erani.

Lanjutnya, "tidak ada penghematan disini, justru kewajiban yang setiap kendaraan dinas itu memakai stiker anggaran pemerintah malah  semakin membengkak, misalnya untuk bensin 1 mobil 50 ribu sekarang 100 ribu itu kan membuat jebol anggaran negara", cetusnya.

Kebijakan yang berlaku sporadis ini sekalipun diberlakukan bagi semua mobil dinas dinilainya tidak akan mampu menghemat  lebih dari 3 juta KL BBM. Tak hanya itu, model kebijakan seperti ini menurutnya hanya menghemat dari saku kiri dan keluar dari saku kanan karena membuat anggaran transportasi dinas membengkak.

"Kecuali misalnya mobil dinas biaya bahan bakarnya ditanggung sendiri tidak dibebankan pada negara. Kalau pemerintah bisa jamin penyimpangan dengan stiker tidak lebih dari 5% itu baru berhasil", tuturnya.

Erani juga mengimbau pada pemerintah agar memperhitungkan ongkos pemantauan agar jangan sampai ongkos tersebut menelan dana miliaran tapi penghematannya tidk seberapa itu tentu harus dihitung jeli oleh pemerintah. Ongkos monitoring, pemeriksaan, pengawasan, pengadaan stiker harus sebanding dengan penghematan.[Ain]

KOMENTAR SERUU