Permasalahan Tambang Layaknya Benang Kusut Akibat Tidak Tegasnya Peraturan
Ruddy Tjanaka, Direktur Eksekutif APEMINDO (Aini/Seruu.com)
Namun ada yang dikhawatirkan dari sisi lain BUMN yang kadang sering belok, khawatirnya beli sebentar lalu jual apalagi ada wacana penawaran saham perdana (IPO) kan bisa dijual lagi nantinya,"

Jakarta, Seruu.com - Menanggapi pernyataan pengamat pertambangan, Kurtubi pada (27/8/2012) lalu yang menyarankan seharusnya pengelolaan dan kerjasama pertambangan bersama kontraktor asing dilakukan oleh BUMN dan BUMD bukan pemerintah sendiri yang berkontrak dengan kontraktor sehingga tidak khawatir mendapat tuntutan di arbitrase internasional yang dapat mempersulit posisi negara. Ruddy Tjanaka, Direktur Eksekutif APEMINDO menilai itu adalah ide  bagus.

Pemerintah menurutnya tidak boleh bersikap sebagai investment ke human tapi lebih menjadi regulator yang tidak boleh masuk ke birokrasi, seperti halnya divestasi Newmont kemarin yang baiknya Menteri keuangan Agus Marto bisa memaksa masuk artinya assign Antam sebagai BUMN untuk membeli saham bukan pemerintah karena situasi seperti ini akan sangat memberatkan pemerintah karena pemerintah akan rentan dituntut di arbitrase internasional.

"Namun ada yang dikhawatirkan dari sisi lain BUMN yang kadang sering belok, khawatirnya beli sebentar lalu jual apalagi ada wacana penawaran saham perdana (IPO) kan bisa dijual lagi nantinya," ucap ruddy saat ditemui kemarin sore di kantor APEMINDO, Jakarta (31/8/2012).

Banyaknya kasus pertambangan yang diumpamakan Ruddy layaknya benang kusut juga akibat amandemen yang tidak jelas juga minimnya koordinasi antar department di pemerintah pusat karena ego departement juga masih tinggi. Seharusnya, lanjut Ruddy dalam UU Minerba no 4 th 2009 yang sudah disebutkan tidak boleh ada ijin lagi IUP yang ilegal harus dilaksanakan dan juga disosialisasikan secara tepat, namun juga harus ada punishment yang tegas dari pemerintah agar UU Minerba bisa benar-benar terlaksana dengan baik.

"Sekarang sudah ribuan muncul IUP ilegal, salah siapa Bupatikah atau pemerintah pusat? Ini bukan salah siapa-siapa tapi tidak ada punishment terhadap pelanggaran hingga ini menjadi bola liar dan pembuat UU di pusat panik yang sekarang  mencoba menata meskipun sudah kusut jadi larinya kemna-mana, tumpang tindih, tidak legal dll," tandasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU