IRESS Paparkan Praktek Mafia Hukum Harita Group, Diduga Lim Hariyanto Ingin Kuasai Lahan Antam
Logo ANTAM (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Berbagai pelanggaran oleh Bupati Konut tidak tersentuh hukum dari kasus pencaplokan lahan tambang milik Antam oleh PT DIMP yang merupakan Harita Group bisa berjalan lancar diduga akibat peran mafia hukum dan dukungan konglomerat, bahkan hingga sekarang lembaga peradilan pun tidak memutus perkara secara adil, tetapi justru memihak Bupati Konut dan konglomerat Lim.

"Meskipun pihak Antam telah menyerahkan bukti-bukti penyelewengan, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tidak berhasil menuntaskan kasus ini dan membawa para terlapor ke pengadilan. Dengan melihat kerugian negara juga pengkhianatan terhadap rakyat, IRESS akan  terus advokasi kasus ini di KPK, juga secara resmi laporkan ini ke DPR dan berbagai hal-hal lain yang sifatnya advokasi untuk menggulirkan kasus ini agar tidak dengan intervensi dari oknum mempengaruhi ini terkubur dan lenyap gitu saja, bulan depan kami datangi KPK lagi," tegas Marwan batubara Direktur IRESS ketika ditemui Seruu.com, Senin (3/9/2012) kemarin.

Bahkan dugaan praktik mafia hukum telah diungkap secara resmi oleh Antam kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada tanggal 4 Maret 2010. Para pelaku yang diduga terlibat, sebagai terlapor, adalah Priyatmanto Abdoellah SH, Ketua PTUN Kendari, Baharuddin SH, MH, Panitra PTUN Kendari, Brigjen Pol. Parasian Simanungkalit, SH, MH, Kuasa Hukum DIMP, H.M Supono SH, Kuasa Hukum DIMP dan DR Lim Hariyanto Wijaya Sarwono MBA, Dirut DIMP.

"Salah satu bentuk upaya melawan hukum yang dilakukan para terlapor adalah mengajukan Surat Permohonan Eksekusi Putusan Kasasi MA (No.284K/TUN/2009) pada tanggal 4 Februari 2010, padahal Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Perkara No.10/G/2008/PTUN KDI sendiri baru disampaikan kepada para pihak (penggugat dan tergugat) pada tanggal 10 Februari 2010. Dalam hal ini, permohonan eksekusi oleh terlapor dilakukan sebelum putusan kasasi tersebut diberitahukan secara resmi oleh PTUN Kendari," ungkap Direktur IRESS Marwan Batubara ketika ditemui di kediamannya, Jakarta, Senin (3/8/12).

Peran mafia hukum juga terlihat dari beberapa SK yang diterbitkan Bupati Konut jauh sebelum Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Perkara No.10/G/2008/PTUN KDI yang bertanggal 10 Februari 2010 diterima para pihak, termasuk Bupati Konut. Bupati Konut justru telah menerbitkan SK No.04/2010, No.05/2010 dan No.06/2010 pada tanggal 11 Januari 2010. Praktek mafia hukum diduga telah berlangsung di PTUN Kendari, PTTUN Makasar dan Mahkamah Agung RI.

Dengan paparan diatas, Marwan menyimpulkan praktek mafia hukum ini diduga berlangsung dengan target untuk memperoleh hak pengelolaan lahan tambang Antam bagi Lim Hariyanto Wijaya Hartono. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU