Marwan: Negara Rugi Rp42 Triliun,  SBY dan Menterinya Malah Cuek!
Marwan Batubara (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)
Kita mau kalau bicara kekayaan negara jangan berat ke politik saja jangan seperti Century yang sarat politik, tapi kepentingan keuangan negara yang jauh lebih besar karena ini harta milik rakyat yang berpotensi hilang - Marwan Batubara

Jakarta, Seruu.com - Akibat dari pelanggaran hukum terutama oleh pejabat di Konut dan lembaga pengadilan berupa PTUN, PTTUN dan MA atas kasus pencaplokan lahan pertambangan milik BUMN, maka negara melalui Antam berpotensi dirugikan sekitar Rp42 tiriliun, diluar biaya yang dikeluarkan untuk penyelidikan umum dan eksplorasi sebesar Rp260 miliar. Namun nyatanya hingga kini penyelewengan tampaknya tak dapat dibasmi dan kerugian negara puluhan triliun rupiah tersebut harus ditanggung negara dan rakyat.

Seperti disampaikan Marwan Batubara, Direktur IRESS,  pemerintah terutama presiden dalam masalah ini tidak memiliki perhatian serius, bahkan tidak ada tindakan hukum tegas dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun Kementrian BUMN terhadap Bupati Konut maupun PT DIMP yang merupakan bagian dari Harita Group.

"Sebagai penanggungjawab pemerintahan SBY harus proaktif untuk menugaskan aparat di bawahnya terutama kepolisian dan kejaksaaan untuk lakukan penyelidikan dan pengusutan. Yang terjadi faktanya jangankan proaktif, sudah dilaporin pun tidak ada upaya dan agenda yang jelas dari pemerintah untuk tangani kasus ini padahal ini bukan angka yang kecil," ucap Marwan kepada wartawan, Senin (3/9/12) kemarin.

Marwan juga menyayangkan kinerja DPR, mengingat kasus bank Century DPR bisa membentuk pansus dan lakukan penyelidikan bertahun-tahun dengan biaya yang besar lalu mengapa untuk 42 triliun seolah-olah menutup mata dan tidak peduli, padahal jumlahnya minimal 6 kali lipat.

"Kita mau kalau bicara kekayaan negara jangan berat ke politik saja jangan seperti Century yang sarat politik, tapi kepentingan keuangan negara yang jauh lebih besar karena ini harta milik rakyat yang berpotensi hilang," kata Marwan.

Dengan tidak adanya perhatian dari pemerintah maupun DPR ini diduga ada indikasi terjadinya intervensi dari oknum tertentu yang memang terlibat untuk dukung Harita, tidak menutup kemungkinan bahwa Harita Group mempengaruhi oknum di pemerintah. Bahkan disinyalir ada pejabat di KESDM yang justru menutupi kasus ini karena terlibat.

"Pemerintah berlindungnya di balik pernyataan bahwa ditempuh melalui jalur hukum, padahal hukumnya itu faktanya sudah hampir memutuskan malah sudah memutuskan lewat pengadilan di MA mulai dari PTUN, PPTUN sampai MA tapi BUMN dikalahkan karena adanya mafia hukum. Mestinya pemerintah dan ESDM tidak berhenti dengan statement diselesaikan secara hukum karena dipengaruhi mafia hukum dan tidak ada prospek untuk BUMN mendapatkan kembali aset Rp 24 triliun tersebut," tandasnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU