Puluhan Pemuda Indonesia Tolak Kedatangan Hillary dan Nyatakan Nasionalisasi Freeport
Puluhan massa gabungan dari beberapa LSM menggelar aksi di depan gerbang Kedubes Amerika Serikat (AS), Mereka Kedatangan Menlu AS Hillary Clinton dan Nyatakan Nasionalisasi Freeport (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)
Kepada pihak Amerika kami ingin mendengar pendapat mereka denga banyaknya tragedi di Freeport, kami ingin Amerika belajar menghormati kita yang ingin mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Hillary Clinton datang kesini untuk membicarakan perjanjian divestasi yang menuntut komitmen lebih tinggi terhadap investasi dia yang ada disini - Salamuddin Daeng

Jakarta, Seruu.com - Puluhan massa gabungan dari beberapa LSM diantaranya  REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi), NAPAS (National Papua Solidarity), PMII, LMND (Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi), Petisi 28, FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia), PRD (Partai Rakyat Demokratik), SRMI (Serikat Rakyat Miskin Indonesia), INDIES, dan IGJ (Institute Global Justice) memenuhi gerbang Kedubes Amerika Serikat (AS) jelang kedatangan Menlu AS Hillary Clinton.
 

Aksi kali ini adalah sebuah penolakan terhadap kunjungan Hillary yang dianggap bertujuan mempertahankan dominasi AS dalam penguasaan terhadap tambang Indonesia yaitu Freeport.

Penguasaan Freeport sejak 1967 yang rencananya akan diperpanjang sampai 2041 dinilai telah melahirkan kesengsaraan bagi rakyat Papua,   bahkan perlawanan demi perlawanan yang dilakukan sejak 2006 hingga 2011 untuk menuntut keadilan bagi rakyat Papua belum bisa membawa perubahan bagi rakyat dan seluruh masayarakat Indonesi karena perilaku elit pemerintah Indonesia yang lebih berpihak pada asing dan menindas rakyatnya.

Hal ini disampaikan Direktur IGJ Salamuddin Daeng di sela-sela aksi, Selasa (4/9/2012)  sekitar pukul 12.00 WIB.

"Persoalan Freeport bukan sekedar persoalan investasi semata tapi kedaulatan seluruh rakyat Indonesia, ini merupakan masalah bagi kerakyatan kita mulai dari pembagian-pembagian SDA dan tidak adanya manfaat dari mereka bagi perekonomian kita," jelas Daeng.

Problem yang terjadi di Freeport, lanjut Daeng, merupakan problem kemanusiaan yang luas ada kemiskinan, teror, intimidasi, ada macam-macam tragedi kemanusiaan yang tidak bisa diselesaikan. Hal tersebut terjadi karena posisi pemerintah Indonesia tidak berdiri di atas posisi berdiri diatas kepentingan rakyat tapi kepentingan asing.

"Kepada pihak Amerika kami ingin mendengar pendapat mereka denga banyaknya tragedi di Freeport, kami ingin Amerika belajar menghormati kita yang ingin mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Hillary Clinton datang kesini untuk membicarakan perjanjian divestasi yang menuntut komitmen lebih tinggi terhadap investasi dia yang ada disini," imbuhnya.

Sementara itu Dorcho dari Komunitas  Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi dan Kekerasan (KAMPAK), menegaskan pihak Amerika tidak punya niatan baik.

Dengan berakhirnya KK di tahun 2012 ini maka Amerika sengaja memerintahkan Hillary Clinton untuk memperpanjang kontrak tersebut.

"Kita minta tidak ada perpanjangan KK, lebih baik KK dikelola pengusaha tambang nasional atau nasionaliasasi," tegasnya kepada Seruu.com siang ini.

Ia juga menambahkan, dari keseluruhan rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke namun selama ini Freeport hanya memberikan 1% bagi rakyat Kamoro, meskipun demikian hingga kini banyak yang miskin dan jauh dari sejahtera hal ini dikarenakan juga sistem korupsi di dalam negeri ini yang telah mengakar sampai daerah.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU