Tarif Dasar Listrik Dipastikan Naik, Menteri Agus Minta Masyarakat Mengerti
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo

 Jakarta, Seruu.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo ingin masyarakat dan sektor industri memahami rencana pemerintah untuk menaikkan tarif tenaga listrik (TTL) secara bertahap per triwulan mulai 2013.

"Kita memang ingin agar masyarakat khususnya rumah tangga sampai kepada industri untuk bisa paham bahwa kita perlu ada satu penataan listrik, khususnya tarif listrik yang lebih baik," ujarnya di Jakarta, Selasa (04/9/2012).

Menurut Menkeu, kenaikan TTL tersebut juga dilakukan agar subsidi listrik yang telah dianggarkan dapat digunakan secara efektif kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pemerintah memiliki ruang fiskal untuk belanja infrastruktur.

"Intinya yang akan kita sampaikan adalah kalau tarif listrik itu tidak kita sesuaikan maka fiskal space untuk belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan belanja sosial akan berkurang. Tetapi tentu yang kita upayakan adalah supaya subsidi listrik ini tepat sasaran dulu," ujarnya.

Menkeu menambahkan pemberian subsidi energi saat ini sudah tidak efektif dan untuk itu wajib dikendalikan karena setiap tahun membebani anggaran negara, padahal pemerintah juga membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur.

"Kalau subsidi pertanian, untuk hal-hal yang betul-betul memerlukan, itu bisa kita berikan. Tapi kalau subsidi itu digunakan oleh yang tidak seharusnya menggunakan itu sebaiknya dikendalikan," tuturnya.

Menkeu mengatakan belanja subsidi saat ini sudah tidak sehat, karena jumlahnya melebihi alokasi belanja modal yang bermanfaat untuk pembenahan sarana infrastruktur, dan efektivitasnya masih meragukan.

"Bayangkan kalau seandainya alokasi anggaran kita untuk infrastruktur hanya Rp190 triliun, tapi untuk subsidi sampai Rp316 triliun itu kan artinya hampir dua kali lipat," katanya.

Untuk itu, ia mengharapkan ada solusi yang solutif terkait kebijakan subsidi energi dan rencana kenaikan TTL ketika pemerintah membahas hal tersebut dengan Komisi VII DPR RI.

"Hal ini kita bicarakan nanti di pembahasan antara pemerintah dan komisi VII," demikian Menkeu. [ms]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU